Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah menolak membahas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Namun, hingga kini masih ada unjuk rasa menolak pembahasan RUU tersebut.
pemerintah sudah menjelaskan bahwa tidak setuju membahas RUU HIP.
Demo yang muncul, kata Mahfud, berasal dari kelompok yang mencari isu untuk menghantam pemerintah. Sehingga, apapun yang dilakukan pemerintah harus dihantam.
"Sehingga, sekarang masih muncul (demo penolakan RUU HIP). Padahal pemerintah sudah menjelaskan bahwa tidak setuju membahas RUU HIP," ujar Mahfud saat kunjungan kerja di Gedung Negara Grahadi, Minggu, Juli 2020.
Mahfud mengatakan, pemerintah tidak menyetujui membahas RUU HIP, bila tidak dicantumkan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Kita tidak setuju kalau itu tidak dimasukkan, karena itu yang menjadi penolakan masyarakat. Semua agama menolak komunisme," ujarnya.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jatim, Hamid Syarif, mengatakan, DPR dan pemerintah segera mencabut dan membatalkan RUU HIP.
"Semua komponen bangsa harus memusatkan segala tenaga dan pikiran, daya serta upaya untuk menanggulangi pandemi Covid-19," ucap Hamid. []
