Bandung, (Tagar 8/3/2018) - Para mahasiswa perempuan yang tergabung berbagai organisasi se Jawa Barat menuntut para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar berkomitmen terhadap berbagai masalah perempuan melalui kebijakannya nanti.
"Diharapkan akan berkomitmen meningkatkan partisipasi politik perempuan bukan hanya dijadikan objek saja," ujar Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (KOPRI) Jawa Barat, Apriyanti Marwah di Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/3).
Selain itu jelas dia, pasangan calon pun diharapkan meningkatkan angka partisipasi perempuan dan mendorong perempuan terlibat dalam sektor pemerintahan dari tingkat desa hingga provinsi. Tidak lupa, pasangan calon pun harus berkomitmen untuk memberikan pendidikan politik, berkomitmen tidak terlibat dalam politik uang dan mewujudkan politik yang santun.
"Terutamanya, masalah yang krusial adalah pasangan calon harus mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menyediakan layanan persalinan dan kesehatan yang lebih dekat khususnya daerah-daerah tertinggal," jelasnya.
Selain itu, pasangan calon pun diharapkan dapat berkomitmen melalui kebijakannya yaitu penguatan keterampilan bagi perempuan, menyediakan rumah pelatihan dan pembinaan ekonomi kreatif.
"Dan memberikan kemudahan akses ekonomi terhadap para permpuan terutama perempuan kepala keluarga," terangnya.
Lebih lanjut, pasangan calon pun diharapkan mampu menurunkan angka kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan mendorong kebijakan yang lebih adil terhadap korban perempuan.
"Mengurangi angka pernikahan dan perceraian dini, memfasilitasi pendidikan perempuan sampai jenjang PT, juga untuk meningkatkan kesejahteraan buruh perempuan baik itu buruh pabrik, nelayan tani dan lain-lain yang selama ini digaji selalu dibawah upah standar," tegasnya.
Dengan demikian ungkap dia, apabila ada komitmen dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar yang terpilih nanti. Tata ruang yang tidak ramah perempuan, dan kebijakan yang masih diskriminatif dan berdampak langsung dan tidak langsung bagi perempuan tidak akan ada lagi seperti saat ini.
Masalah lain yang tidak kalah penting, kata dia, dalam pemberayaan perempuan dan generasi muda, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesehatan dan reproduksi adalah masalah yang paling dekat dengan perempuan.
Berdasarkan hasil survey Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan rentang usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan.
"Lalu 1 dari 10 perempuan usia 15 sampai 64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dalam satu tahun terakhir, dan kekerasan masih banyak menyasar perempuan di Jabar terus terjad peningkatan, terutamanya di beberapa daerah yaitu, Sukabumi, Karawang sampai Pangandaran, seiring dengan juga meningkatnya pernikahan dan perceraian dini dibeberapa daerah seperti Indramayu, Cianjur dan Bogor," tutupnya.
Para mahasiswa terdiri dari KMHDI, GMNI, PMII, dan GMKI menyampaikan hal itu sebagai refleksi hari perempuan internasional yang jatuh setiap 8 maret. Hal Ini bertepatan dengan momentum Pemilihan Kepala Daerah terutama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. (fit)
