Medan, (Tagar 6/4/2018) - Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) berupa Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) merupkan proyek yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Medan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD dan akan dijadikan sebagai salah satu proyek prioritas nasional tahun 2019.
Hal itu dikatakan Ade Hendra Putra dari Direktorat Kerjasama Publik - Swasta Rancang Bangun Bappenas dalam acara Konsultasi Publik KPBU Transportasi Kota Medan, Kamis (5/4).
"Pembangunan LRT dan BRT ini akan menjadi salah satu prioritas proyek nasional terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama," kata Ade.
Dikatakan Ade, Proyek KPBU telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 dan akan menjadi proyek transportasi daerah pertama (Pilot Project) yang ada saat ini sehingga dapat menjadi contoh untuk proyek transportasi perkotaan lain di Indonesia.
"Kami sedang menyusun RKP dan dalam RPJMN proyek ini kami usulkan prioritas artinya dapat privilege. Misalnya, ada usulan mengenai adanya tambahan anggaran ataupun dukungan anggaran itu akan dapat poin lebih besar," ujarnya.
Untuk itu, Ade mengatakan, atas usulan Pemerintah Kota Medan dan dari hasil penelitian, pihaknya telah menawarkan pengembangan gedung RSUD dr Pirngadi dan Transportasi massa LRT serta BRT Kota Medan melalui Public Private Partnership Book (PPPB) dari seluruh proyek pembangunan di Indonesia saat ini disebutkannya hanya ada 15 yang ditawarkan secara terus menerus ke seluruh investor di dunia.
"Diseluruh even proyek-proyek yang tercatat di PPPB itu yang ditawarkan, untuk sektor transportasi banyak peminatnya," tambahnya.
Atas pernyataan Bappenas serta kebijakan pemerintah pusat menjadikan pembangunan LRT dan BRT sebagai prioritas nasional. Kepala Bappeda Medan Wiriya Arrahman mengatakan, Pemerintah Kota Medan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) melakukan penyiapan proyek KPBU yang difasilitasi Kementerian Keuangan melalui Project Development Facility (PDF).
Dan dalam pelaksanaan penyiapan proyek tersebut, Kementerian Keuangan melakukan penugasan kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
"Panjang LRT sekitar 17,3 Km dan BRT sekitar 18,4 Km direncanakan mulai terlaksana pada september 2019. Diharapkan BRT beroperasi tahun 2022 dan LRT tahun 2024 dengan kebutuhan pendaan proyek sebesar Rp 15 Triliun," tandasnya. (wes)
