Jakarta, (Tagar 30/3/2018) - Anggota Komisi III Arteria Dahlan mengklarifikasi maksud kata bangsat yang ia lontarkan pada Kementrian Agama, saat rapat dengar pendapat Komisi III dengan Jaksa Agung pada Rabu (29/3).
Kegeraman tersebut ditunjukan karena menurutnya sudah terlalu banyak masyarakat yang menjadi korban travel umroh bermasalah tanpa ada tanggung jawab uang kembali.
“Kalau misalnya irisan kata bangsat itu ada yang tersinggung saya mohon maaf. Tapi, izinkan saya untuk melakukan perlawanan, perlawanan terkait dengan apa, banyak sekali umat, rakyat, aspirasi dapil kami yang penyelesaiannya (kasus umroh) tidak begitu, dan harus ada tanggung jawab dari Kementrian,” ungkapnya di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/3).
Politikus PDI Perjuangan ini mengaku, sebagai wakil rakyat dirinya tidak bisa membiarkan terus menerus ada kasus pada travel umroh. Karena kejadian tersebut sudah sering terjadi, tanpa ada solusi sama sekali.
“Salahkah saya, apabila saya mengatasnamakan, karena sumpah jabatan kami bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat pemilih,” tuturnya.
Ingin segera mencari solusi, ia juga mengusulkan pembentukan Panja terkait penyelenggaraan umroh di Komisi VIII. Misalnya membuat regulasi pencegahan dengan MOU, agar kasus dibawanya uang umat seperti First Travel, kemudian Abu Tour tak terulang lagi.
“Untuk di Kementerian Agama ini kita buat MOU aja. Kenapa? Ada fakta di depan mata, temuannya ada perbuatan melawan hukumya, di mana, siapa yang terindikasi terlibat kan sudah ada sebagai materi rapat di Komisi VIII,” paparnya.
“Sehingga modelnya seperti ini, ini yang saya katakan kalau model mainnya seperti ini, yang bangsat-bangsat yang ada di Kementerian Agama itu tidak tersentuh lagi,” sambung Arteria.
Menurutnya, sebagai lembaga pemerintahan, Kemenag seharusnya melindungi masyarakat untuk bisa beribadah. Bukan malah angkat tangan dengan mengatakan kesalahan ada di masyarakat karena memilih travel umroh yang biayanya murah.
Seperti dirinya, tak akan memikirkan panjang terkait kata bangsat yang dilontarkannya. Selama apa yang dilakukannya atas nama rakyat yang terluka karena kehilangan banyak harta, ia berani mengambil risiko sekalipun dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
“Apapun risikonya, sepanjang saya yakini saya dalam konteks membela kepentingan rakyat, membela kepentingan masyarakat dapil saya, membela kepentingan umat, justru saya bangga untuk mempertanggungjawbkan semua perbuatan saya ini, di ranah hukum manapun,” tutupnya. (nhn)
