TAGAR.id, Jakarta - Pada awal tahun 2025 lalu Indonesia telah resmi menjadi anggota BRICS, suatu organisasi antar negara yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Arab Emirat, dan tentunya Indonesia sebagai anggota terbaru.
Bara JP memandang bahwa Langkah pemerintahan Prabowo-Gibran ini adalah suatu sikap berani yang mencerminkan politik Indonesia yang bebas aktif. Sebagai dukungan agar langkah ini dapat benar-benar membawa manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, Bara JP menyusun catatan dan saran tindak lanjut sebagai berikut.
Dalam catatan Bara JP, terdapat beberapa potensi manfaat Indonesia bergabung dengan BRICS:
1. Peran Geopolitik Indonesia akan Lebih Strategis:
- Bergabung dengan BRICS menempatkan Indonesia sebagai pemain penting dalam tatanan dunia yang multipolar.
- Memungkinkan pengaruh Indonesia yang lebih besar dalam pengambilan keputusan global.
- Mengurangi ketergantungan terhadap negara Barat dan Lembaga internasional yang terkait (G7, IMF, WTO, Worl Bank, dll)
- Memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, dimana Indonesia dapat lebih aktif dalam menyuarakan kepentingan negara berkembang.
- Meningkatkan solidaritas dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan reformasi sistem keuangan internasional.
2. Potensi Penguatan Ekonomi
- BRICS bersifat strategis karena menyumbang 37% GDP dunia (2024), memiliki 46% populasi dunia dan 25% wilayah daratan dunia, perekonomian negara-negara anggotanya terus tumbuh dan naik lebih dari empat kali lipat dari 1990 sampai 2023, menyumbang 24.2% ekspor dunia (2023) dan menyumbang 19.4% impor dunia (2023).
- Akses ke pendanaan alternatif: BRICS memiliki New Development Bank (NDB) yang dapat menjadi alternatif dari World Bank, IMF dan Asian Development Bank. Akses ini potensial bagi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.
- Potensi akses ke pasar negara-negara BRICS yang besar dan pertumbuhan ekonominya tinggi (India, Tiongkok, Brazil) dan sumber investasi.
Meskipun demikian, Bara JP juga mencatat beberapa tantangan dan risiko yang harus dimitigasi dengan baik oleh pemerintah RI
Potensi Friksi dengan Mitra Barat
Hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat (AS, Uni Eropa, Jepang) dapat merenggang. Dalam konteks ini, Indonesia perlu memastikan dapat menjaga posisi non-blok dan tidak dipandang condong ke blok tertentu
Ketidakselarasan Sistem Politik
Beberapa anggota BRICS (misalnya Rusia, Iran, Tiongkok) memiliki sistem politik yang sentralistik dan cenderung otoriter. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang konsisten sebagai negara demokrasi.
Perbedaan Kepentingan Ekonomi dan Kurangnya Kerja Sama Ekonomi Riil
Indonesia dapat mengalami kesulitan dalam membangun kesepakatan bersama dalam isu perdagangan atau keuangan karena kepentingan ekonomi antar anggota BRICS yang sangat beragam.
Selain itu, BRICS masih belum seefektif G7 atau OECD dalam menghasilkan kebijakan nyata. Belum terdapat kerja sama integrasi ekonomi atau tarif preferensial yang signifikan diantara negara-negara anggota BRICS.
Beban Diplomatik dan Komitmen Tambahan
Keanggotaan BRICS memerlukan peran diplomasi yang aktif, komitmen kontribusi keuangan, dan tentunya sumber daya untuk berpartisipasi dalam agenda BRICS.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Bara JP berpendapat bahwa bergabungnya Indonesia dengan BRICS adalah langkah Pemerintahan Prabowo-Gibran yang tepat dan berani, yang perlu didukung karena dapat memperkuat posisi strategis dan ekonomi Indonesia, terutama dalam kerangka multipolar global dan kerja sama Selatan-Selatan. Meskipun demikian, Indonesia perlu memastikan bahwa keanggotaannya akan memberikan manfaat nyata yang maksimal dibandingkan potensi resiko geopolitik dan ekonomi. Atas dasar itu, Bara JP mengusulkan langkah-langkah tindak lanjut berikut:
- Mendorong agar BRICS dapat benar-benar melakukan kerja sama konkrit dalam bidang perdagangan (menjadi blok perdagangan) dan kemudian bertransformasi menjadi blok kerja sama ekonomi yang lebih dalam.
- Dalam jangka pendek, mendorong BRICS untuk membahas pengurangan hambatan tarif dan non-tarif agar Indonesia mendapat akses pasar yang lebih baik dan fair ke negara-negara anggota BRICS lainnya.
- Dalam jangka-menengah-panjang mendorong BRICS mengembangkan kerja sama sumber daya manusia (beasiswa dan riset), investasi dan keamanan
- Tetap membuka peluang kerja sama dengan negara-negara Blok Barat, sebagai wujud politik luar negeri yang bebas aktif, sejauh Indonesia mendapat perlakuan yang adil dan setara.