Kota Bandung - Fraksi PSI-PKB, DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, menilai capaian kinerja Pemerintah Kota Bandung di 2019 menurun, dan jauh dari visi-misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung.
Menurut Ketua Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung, Christian Julianto, berdasarkan indikator ekonomi makro atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2019, nampak adanya kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (6,78%) lebih kecil daripada kenaikan inflasi (7,72%). Belum lagi trend penurunan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung setiap tahunnya. Pada 2017 saja pertumbuhan ekonomi Kota Bandung berada diposisi 7,21%, dan turun lagi di 2018 menjadi 7,80%.
Memang, jika berdasarkan Rasio Kemandirian Daerah (Pendapatan Asli Daerah dibandingkan Bantuan Pusat ditambah Pinjaman) Kota Bandung memiliki Rasio sebesar 70,27%, dan menurut pedoman dalam Kepmendagri, Kota Bandung masuk kemandirian sedang.
“Tapi jika dilihat dari Rasio Efektivitas (Realisasi Penerimaan PAD dibandingkan Target Penerimaan PAD). Rasio Efektivitas Kota Bandung sebesar 78,35%, dan menurut pedoman dalam Kepmendagri tergolong Kurang Efektif,” katanya kepada Tagar di Bandung, 15 Juli 2020.
Belum lagi rasio keserasian belanja operasi yakni 81,30. Sedangkan rasio keserasian belanja modal-nya 18,69%. Artinya prosentase belanja investasi masih sangat kecil. Oleh karena itu, Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung meminta Pemerintah Daerah Kota Bandung membuat kerangka logis (logical framework).
“Seberapa besar hasil dari pelaksanaan anggaran ini berkontribusi terhadap pencapaian misi Pemerintah Kota Bandung, karena ini merupakan ikhtiar bersama. Maka kekurangan yang ditemukan dalam kerangka logis tadi patut dijadikan perhatian bersama dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran mendatang,” harap dia.
Selain itu, Fraksi PSI-PKB pun mempertanyakan belanja yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Bandung selama ini apakah telah membuat kehidupan rakyat Kota Bandung secara nyata dan permanen menjadi lebih baik?
“Ini adalah esensi siklus pembangunan yang kerap kita abaikan. Seberapa besar dampak belanja pemerintah terhadap meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Kota Bandung? Kami berharap kita semua melihat statistik bukan hanya sebagai angka,” tegas dia.
Ia pun menambakan, Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung berharap Pemerintah Kota Bandung segera menindaklajuti catatan dan rekomendasi BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 yang diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Hasil pemeriksaan BPK ditemukan antara lain dalam sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, terjadinya penurunan kinerja Pemerintah Kota Bandung,” tambah dia. []
