TAGAR.id, Washington DC, AS - Para anggota Kongres Amerika Serikat (AS) kini meninjau proposal pemerintahan Presiden Joe Biden untuk memperbarui perjanjian berusia 20 tahun dengan tiga negara Kepulauan Pasifik. Tujuan dari kesepakatan itu adalah untuk melawan pengaruh China di kawasan tersebut. Namun, waktu yang diperlukan untuk membahas dan akhirnya menyetujui proposal itu hampir habis. Jessica Stone melaporkannya untuk VOA.
Perjanjian Asosiasi Bebas, yakni perjanjian dengan tiga mitra di Kepulauan Pasifik secara efektif memungkinkan Washington menghambat akses Beijing ke sekitar 5,6 juta kilometer persegi Samudra Pasifik.
Joseph Yun adalah utusan khusus untuk menegosiasikan perjanjian itu. “Pasal yang mendasari perjanjian ini adalah kemampuan kita untuk mengontrol akses ke darat, laut, dan udara dari negara-negara ini,” ujarnya.
Joseph Yun adalah kepala negosiator perjanjian yang disebut sebagai “Compacts” itu. Dia meminta Kongres AS untuk menyetujui permohonan dana sebesar 7,1 miliar dolar (sekitar Rp 105 triliun) bantuan ekonomi selama 20 tahun untuk Negara Federasi Mikronesia, Republik Palau, dan Republik Kepulauan Marshall. Perjanjian yang berlaku saat ini akan berakhir pada 30 September mendatang.
Bendera negara-negara Pasifik berkibar di lokasi penyelenggaraan Forum Kepulauan Pasifik di Nauru, 3 September 2018. (Foto: voaindonesia.com/Jason Oxenham via AP)Mengenai belum rampungnya pembahasan mengenai perjanjian dengan ketiga negara kepulauan di Pasifik itu, Randall Schriver, mantan Asisten Menteri Pertahanan, menyampaikan pendapatnya. “Kita perlu menyelesaikan ini, dan saya berharap kita akan segera melakukannya.”
Randall Schriver menjabat sebagai Asisten Menteri Pertahanan untuk Urusan Keamanan Indo-Pasifik di bawah Presiden Donald Trump.
Dia menambahkan, “Jepang, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru —negara-negara itu semuanya khawatir bahwa kita mungkin tidak dapat memenuhi tenggat ini dan konsekuensinya membuka akses bagi China.”
Konsekuensi seperti itu benar-benar terjadi. Bulan ini, Kepulauan Solomon dan China mengumumkan perjanjian kerja sama kepolisian. Para kritikus khawatir hal itu dapat menyebabkan peningkatan akses bagi militer China. Negara kepulauan ini hanya berjarak 3.000 kilometer dari wilayah protektorat AS, Samoa Amerika.
Aumua Amata Coleman Radewagen adalah wakil dari Samoa Amerika yang tidak memiliki hak pemberian suara di di Kongres AS. “Kami memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan orang Amerika dan juga penduduk Samoa Amerika. Kami melakukannya dengan mengesahkan ulang perjanjian ini.”
Tetapi, walaupun perjanjian awal tentang bantuan ekonomi telah dicapai dengan Palau dan Negara Federasi Mikronesia — hingga kini belum dicapai kesepahaman akhir antara Washington dan Kepulauan Marshall yang menginginkan lebih banyak dana untuk mengimbangi dampak uji coba nuklir AS selama beberapa dekade.
Kenneth Kedi adalah ketua Dewan Legislatif Kepulauan Marshall. Kepada VOA, dia menyatakan, “Makanan terkontaminasi. Tanah terkontaminasi. Kedua orang tua saya meninggal, salah satunya karena kanker paru-paru – tumor otak metastatik dari paru-paru. Ayah saya tidak pernah merokok, tetapi dia menderita kanker.”
Beberapa anggota Kongres khawatir bahwa menyetujui dana sebelum semua perjanjian yang mendasari diselesaikan akan mengirimkan pesan yang salah, seperti disampaikan oleh Bruce Westerman, anggota DPR dari Partai Republik.
“Ini bisa menjadi tidak bertanggung jawab secara fiskal dan membuka pintu bagi penyalahgunaan dana,” tukasnya.
Tetapi anggota DPR yang lain mengatakan pengeluaran itu mendesak dan harus dilaksanakan, seperti disampaikan oleh Raul Grijalva dari Partai Demokrat. “Dan dari mana uang itu berasal adalah tanggung jawab bersama di pihak pemerintah federal.”
Karena masa reses pada bulan Agustus mendatang, Kongres AS hanya memiliki beberapa minggu untuk memperbarui kesepakatan saat ini yang segera akan berakhir. (lt/jm)/voaindonesia.com. []