Jakarta, (Tagar 17/2/2019) - Komite Pedagang Pasar (KPP) menyenggol cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno soal penggunaan data tidak valid terkait harga pangan sehingga menimbulkan keresahan di kalangan pedagang dan masyarakat.
Jelang Debat Kedua Pilpres 2019 yang bakal membahas tema ketahananan pangan, Ketua Umum KPP Abdul Rosyid Arsyad mengungkapkan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan ucapan Sandi sebelumnya tidak sinkron.
"Selama ini dia (Sandiaga) selalu menyebutkan harga-harga pangan mahal, naik di banyak pasar tradisional. Padahal kenyataannya tak seperti itu," urai Rosyid kepada Tagar News di Jakarta, Minggu (17/2).
Baca juga: Ma'ruf Amin Ingin Luruskan Radikal Lewat Agama dan Lapangan Kerja
Rosyid menilai, harga kebutuhan pokok cenderung stabil di pasar tradisional. Bahkan ada beberapa yang mengalami penurunan. "Kalau sekarang dicek di pasar tradisional tidak mahal, harga-harga di pasar tradisional seperti yang disampaikan Pak Sandiaga mahal," tambahnya.
Rosyid menambahkan, bukti nyata telah diraih Presiden Joko Widodo dalam menstabilkan harga saat ini. Menurutnya, upaya yang dilakukan Jokowi untuk menuju ke kedaulatan pangan sudah jelas hanya butuh sejumlah kelanjutan.
Kelanjutan yang dimaksud Rosyid adalah penyempurnaan sistem logistik pengiriman pangan dari petani ke Bulog dan ke pedagang.
"Kami sarankan sistemnya harus bisa dibuat satu induk antara petani ke bulog dan ke pedagang langsung ke masyarakat. Caranya kami usulkan melalui sistem online dari petani ke bulog ke pedagang dan ke masyarakat dengan komoditas pangan kebutuhan pokok yang penjualannya di pasar tradisional," jelas rosyid.
Dalam debat capres kedua nanti, Rosyid yakin Jokowi mampu manjawab stabilitas harga pangan dan kedaulatan pangan yang mensejahterakan rakyat termasuk petani dan pedagang.
Pasalnya, kata Rosyid, pemerintahan Jokowi saat ini telah menjalankan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada produksi, hasil dan distribusi pertanian.
"Kedaulatan pangan itu ditunjukan dengan meningkatnya produksi dari hasil pertanian itu sendiri, sudah bisa bertambahnya produksi di karenakan sudah berjalannya solusi penyelesaian permasalahan petani seperti revitalisasi waduk atau normalisasi pengairan irigasi pertanian, adanya pembukaan ditambahnya lahan baru, dibantunya permodalan petani, dilengkapi sarana prasarana modern, pembatasan izin pembangunan perumahan dan industri yang menggunakan lahan persawahan dan pelatihan generasi baru penerus petani," tandas Rosyid.
Baca juga: Jokowi Dinilai Sudah Bangun Infrastruktur yang Berkeadilan Sosial
