TAGAR.id, Jakarta - Komite III DPD RI melihat perlu adanya roadmap yang jelas dan keseriusan pemerintah dalam menggarap dunia kepariwisataan di Indonesia, karena terbukti mampu menggerakan sektor perekonomian di segala lini.
Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim mengungkapkan sektor pariwisata Indonesia merupakan salah satu aspek yang memiliki posisi strategis dalam peningkatan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Mengingat industri pariwisata memiliki potensi dan sumbangsih yang besar bagi perekonomian negara dan masyarakat Indonesia.
Menurut Muslim, upaya pencapaian target sektor pariwisata tentu bukan perkara mudah. Ia menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut ada tujuh isu untuk membangun kepariwisataan berkualitas di Indonesia.
Tata kelola pariwisata di domestik harus dikelola dengan benar, kalau tidak orang akan memilih pergi ke luar negeri karena lebih murah, mudah, dan tertata baik.
Ketujuh isu tersebut adalah penurunan kualitas lingkungan, kualitas tata kelola destinasi yang rendah, pelayanan pariwisata kurang prima, kapasitas sumber daya manusia pariwisata yang masih rendah, keterbatasan aksesibilitas transportasi di udara, darat, dan laut, kurangnya investasi sektor pariwisata, serta minimnya kesiapsiagaan terhadap bencana.
- Baca Juga: BAP DPD RI Rapat Konsultasi Bersama BPK Perwakilan Sultra, Dorong Pengembalian Kerugian Negara
"Ketujuh isu tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, serta pemangku kepentingan sektor pariwisata untuk menanganinya," ujar Muslim M Yatim pada RDPU Komite III DPD RI dalam rangka Inventarisasi Pengawasan atas pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, 26 Maret 2024.
Pada RDPU ini, Ketua Asosiasi Dosen Pariwisata dan Praktisi Pariwisata Febby Dt Bangso memaparkan pentingnya pembangunan kepariwisataan.
Salah satunya pengembangan Program Wisata Minat Khusus seperti wisata religi, kesehatan, bahari, kuliner, heritage dan wisata petualangan serta ekowisata perlu didesain, diarahkan, dan dioptimalkan untuk mengintervensi, mendukung, dan merekayasa kualitas destinasi pariwisata di Indonesia.
"Selain penguatan industri wisata serta pemasaran, diperlukan penguatan infrastruktur dan digitalisasi di bidang pariwisata," ucap Febby.
Sependapat dengan itu, Ketua Bidang Inbound dan Domestic Tour Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) Heben Ezer mengungkapkan saat ini tata kelola pariwisata harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah.
Ia menuturkan sektor pariwisata secara kinerja terbukti mampu mengungkit dan menggerakan sera mempengaruhi ekonomi sangat besar.
"Sektor pariwisata mampu menggerakan ekonomi, sehingga tata kelola untuk pariwisata berkelanjutan perlu peran pemerintah dan menjadi prioritas, termasuk percepatan digitalisasi," ucap Heben Ezer.
Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa mengharapkan pemerintah Indonesia mampu membangun dan menata kepariwisataan yang berkualitas seperti di negara lain.
Ia melihat saat ini sektor pariwisata domestik seperti masih berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya tata kelola dan sistem penganggaran yang baik dari pemerintah.
"Tata kelola pariwisata di domestik harus dikelola dengan benar, kalau tidak orang akan memilih pergi ke luar negeri karena lebih murah, mudah, dan tertata baik," pungkasnya. []