Jakarta - Wacana yang beredar soal pembubaran Kementerian BUMN ditolak secara tegas oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus.
Anggota DPR dari Dapil Kalimantan Utara itu mengatakan, memang harus diakui bahwa banyak BUMN di Inonesia yang bermasalah, tetapi harus dilihat satu per satu duduk persoalannya.
“Kebanyakan yang bermasalah itu memang sudah menjadi masalah dari dulu. Ini yang jika tidak didukung Penyertaan Modal Negara (PMN) sulit bertahan. Yang begini ini sudah layaknya ditutup saja," ujar Dedy dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 19 Oktober 2021.
Dedy menuturkan , saat ini Kementerian BUMN bersama Komisi 6 DPR RI sedang serius melakukan program restrukturisasi dengan opsi menutup BUMN yang secara fundamental tidak bisa diselamatkan. Demikian pula dengan upaya penggabungan BUMN dengan merger atau klusterisasi. Dengan itu, diharapkan BUMN yang ada menjadi lebih kuat struktur permodalannya dan sinergi serta fokus bisnis dapat dicapai.
Menurut Dedy, peranan BUMN sebagai agen pembangunan (agent of Development), yang tidak hanya memikirkan profit semata melainkan juga melayani kepentingan publik melalui pembangunan proyek-proyek yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Kebanyakan yang bermasalah itu memang sudah menjadi masalah dari dulu. Ini yang jika tidak didukung Penyertaan Modal Negara (PMN) sulit bertahan. Yang begini ini sudah layaknya ditutup saja.
BUMN juga merupakan sumber pendapatan bagi negara, memiliki jumlah aset cukup besar dengan skala dan jenis usaha yang bervariasi, serta mempunyai wilayah operasi yang tersebar dihampir seluruh wilayah Indonesia.
Sehingga agenda terpenting untuk menatap langkah BUMN kedepan adalah memperkuat pemahaman bahwa BUMN merupakan pelaku ekonomi nasional yang ikut menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia dimasa-masa yang akan datang, termasuk menjadi penggerak utama pemulihan ekonomi nasional.
"Yang diinginkan Presiden adalah BUMN yang sehat, efisien, menghasilkan laba dan jujur dalam melakukan investasi atau penugasan. Sebab memang ada juga BUMN yang bersemangat mengambil penugasan atau melakukan investasi tetapi mengabaikan kemampuan perusahaan dan business judgement rule yang buruk. Yang begini ini yang sedang disorot oleh Presiden," kata Deddy. []
Baca Juga
- GMKI: Transformasi BUMN Jauh dari Harapan Presiden
- Menteri BUMN: UMKM dan BUMN Tulang Punggung Ekonomi
- GMKI Minta Jokowi Copot Erick Thohir dan Airlangga Hartarto
- PP GMKI Duga Ada Kongkalikong di Bisnis PCR
