Padang - Pengamat sosial dari Universitas Negeri Padang (UNP) Erian Joni mengatakan, insiden keributan antara Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dengan emak-emak pedagang kaki lima (PKL) merupakan bentuk kebuntuan komunikasi dan kekecewaan masyarakat.
Risiko seorang pemimpin tidak mesti disanjung karena perlu bagi dia untuk introspeksi diri dan pembelajaran atas kekeliruannya atas kebijakannya yang dirasa tidak pro masyarakat.
"Ini bentuk kekecewaan masyarakat atas aspirasi mereka yang tidak didengar di tengah kegalauan sosial dan krisis ekonomi yang makin memburuk. Sementara sang pemimpin tidak mau melakukan perubahan yang nyata," katanya kepada Tagar, Jumat, 7 Agustus 2020.
Menurut Erian, pejabat yang mencoba dekat dengan masyarakatnya harus siap menerima ganjaran dipuji ataupun dicaci maki.
"Secara analisis risiko kepemimpinan ini lumrah. Risiko seorang pemimpin tidak mesti disanjung karena perlu bagi dia untuk introspeksi diri dan pembelajaran atas kekeliruannya atas kebijakannya yang dirasa tidak pro masyarakat," katanya.
Secara etika, kata Erian, yang dipimpin pada yang memimpin menurutnya tidak pantas keluar dari rambu-rambu dan nilai-nilai etika berdemokrasi dan kesantunan berkomunikasi. Apalagi, terjadi lingkungan masyarakat yang menganut nilai-nilai religi dan dalam ranah kebudayaan Minangkabau yang punya alur dan patuit serta 'kato nan ampek'.
Menurutnya, pemimpin harus dihormati sepanjang tidak membawa mudarat bagi masyarakat. Sebab, agama pun menuntun untuk menghargai pemimpin.
Baca juga: Video Wako Padang Dicaci PKL Beredar di Medsos
Baca juga: Respon Wako Padang Usai Dicaci PKL Emak-emak
Sebelumnya, video diduga Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah terlibat adu mulut dengan sejumlah PKL di kawasan Pantai Padang beredar di media sosial (medsos), Kamis, 6 Agustus 2020 malam.
Dalam video berdurasi 5 menit 11 detik tersebut, sejumlah pedagang emak-emak menghardik lelaki yang diduga Wali Kota Padang dengan kata-kata yang tak pantas. Cacian bertubi-tubi keluar dari mulut para perempuan tersebut.
Kepala Satpol PP Kota Padang, Alfiadi membenarkan bahwa memang wali kota yang berada dalam video tersebut. Menurutnya, kejadian bermula ketika komandanya itu sedang berolahraga sepeda ditemani seorang ajudan.
Lantas, Mahyeldi melihat pedagang menggelar dagangan di atas jalur pedestrian Pantai Padang. Seketika itu dia menghampiri dan mempertanyakan dan melarang berjualan di sana.
"Video itu benar. Beliau (Wako Padang) menegur pedagang tersebut, di sanalah awal mula keributan terjadi," kata Alfiadi, Kamis, 6 Agustus 2020 malam.
Menurut Alfiadi, para pedagang dilarang berjualan di jalur pedestrian yang khusus disediakan untuk pejalan kaki. Para PKL itu, kata Alfiadi, telah disediakan tempat di kawasan Pujasera Pantai Padang atau di bekas Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.
"Mereka itu (PKL) yang sudah direlokasi, memang ada beberapa pedagang yang belum, itu sebenarnya," katanya. []