Koalisi Indonesia Kerja Tolak Demokrat Gabung, Ini Alasannya

Koalisi Indonesia Kerja tolak Demokrat Gabung, ini alasannya. NasDem ungkap alasan mengapa tak mungkin Demokrat gabung.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy. (Foto: Tagar/Rizkia Sasi)

Jakarta, (Tagar 10/8/2018) - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengungkapkan alasan mengapa tidak ada kemungkinan bagi Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi partai pengusung capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau Koalisi Indonesia Kerja.

"Koalisi Indonesia Kerja ini selesai dengan partai pengusung yang ada," kata Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, di Jakarta, Jumat (10/8).

Hal tersebut, kata Paloh, karena semua proses untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja telah tertutup seiring dengan sudah ditandatanganinya dukungan dan didaftarkannya pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai kontestan pemilihan presiden tahun 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat pagi.

"Saya sudah katakan memang sudah tertutup, mau bilang apa? Sesuai dengan semua kesepakatan sudah selesai pada waktunya dan gak mungkin terbuka lagi," ucap Paloh.

Paloh menegaskan, dengan kekuatan partai pengusung yang ada, mereka tetap akan menghadapi dan mengupayakan semuanya berjalan dengan baik, hingga bisa memenangkan kontestasi pemilihan presiden untuk periode 2019-2024.

"Pesan moralnya bagaimana kompetisi ini berjalan baik, dengan katakanlah berkompetisi secara harmonis," tuturnya.

Tutup Toko

Hal serupa disampaikan oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy.

Muhammad RomahurmuziyKetua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy. (Foto: Tagar/Rizkia Sasi)

Menurut Romy, panggilan akrab Romahurmuziy, pimpinan Demokrat memang menyatakan mereka berpeluang untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja.

"Namun ketika kita tanya berapa persen peluangnya? Sampai kemarin siang katanya 50 persen. Tentu yang sudah saya tegaskan, ada waktunya toko tutup. Ketika dijawab peluangnya 50 persen tentu toko itu kita tutup. Kita tidak bisa menunggu lebih lama,” kata Romy kepada Tagar News, Jumat (10/8).

Kapan itu waktu ditutupnya?

Kemarin sudah. Jadi sudah kita tutup kemarin ketika rapat koalisi di resto Plataran. Berdasarkan kesepakatan seluruh partai Koalisi Indonesia Kerja kita menutup toko Koalisi Indonesia Kerja dalam pengusungan Jokowi Ma’ruf Amin.

Demokrat gak ada peluang?

Kalo kemudian mereka menjatuhkan dukungannya terhadap pak Jokowi-Ma’ruf tentu dengan sangat gembira kami tetap menerima. Tapi tidak dalam posisi pendukung dan pengusung koalisi lagi. Karena proses formilnya sudah selesai. Kalau sebuah bentuk dukungan simpatisan kami tidak menolak.

Sesuai peraturan KPU, tanda tangan itu dijalankan bersama-sama. Oleh seluruh parpol atau gabungan parpol. Nah Demokrat sampai dengan ini tadi tidak hadir.

Demokrat sudah dikasih tahu?

Kita tidak menghubungi lagi, karena kita kan sudah memberi ruang kemarin sampai jam dua siang. Kemarin kita sampai jam dua siang di Istana, kita sepakat para Ketum. Kemudian kita bawa ke rapat para Ketum dan Sekjen parpol di resto Plataran dan itulah resmi toko ditutup. Saya sudah berikan warning ini sejak sebulan lalu. Tapi warning tidak pernah dibaca, malah saya disuruh hati-hati bersikap.

Ini bentuk 'kepedean' koalisi Jokowi sampai tutup peluang sebelum pendaftaran?

Tidak. Kita memberikan waktu lebih dari cukup. Ibarat sepak bola kita beri waktu sampai injury time. Kurang apa lagi kita memberikan waktu sampai h-1? Tapi peluang yang kita dapat katanya baru 50 persen. Jadi ya sudah.

Gak takut blunder?

Sama sekali tidak karena kami tidak menolak dukungan. Tapi yang namanya toko tidak ada yang 24 jam.

Menghadapi isu ekonomi gimana?

Alhamdulillah Presiden kita sudah menyiapkan hal tersebut nanti akan dituangkan pada visi misinya. Yang kedua pendamping beliau Ma’ruf Amin seorang cukup paham terhadap ekonomi. Beliau adalah dewan pengarah ekonomi syariah di Indonesia. Beliau memiliki, sebagaimana dikatakan Jokowi, pidato pengukuhan guru besar Prof Ma’ruf Amin di UIN Malang bertemakan arus baru ekonomi Indonesia yaitu ekonomi berkeadilan berbasis syariah yang mengedepankan penghormatan terhadap harkat dan martabat orang terkecil dan terlemah di Indonesia.

Power sharing kapan dibicarakan?

Power sharing akan dibicarakan setelah pasangan ini menang. Kalau pasangan ini belum menang kita tidak bicara power sharing.

Kita bicara tentang boarding sharing. Jadi pembagian beban siapa bekerja di mana, kelompok mana, supaya pasangan ini lebih mudah dapat kemenangan. []

Berita terkait
0
Mendagri Lantik Tomsi Tohir sebagai Irjen Kemendagri
Mendagri mengucapkan selamat datang, atas bergabungnya Tomsi Tohir menjadi bagian keluarga besar Kemendagri.