Jakarta - KLHK mengapresiasi Organisasi Wanadri yang telah lama terlibat secara aktif dalam upaya konservasi dan rehabilitasi hutan khususnya di Provinsi Jawa Barat. Salah satu bentuk kerjasama yang tengah berjalan sejak 2007 adalah pengelolaan Taman Buru Masigit Kareumbi, Jawa Barat.
“Kami dengan Balai Besar KSDA Jawa Barat telah bekerja sama dalam pengelolaan Taman Buru Masigit Kareumbi. Hingga saat ini kita sudah masuk PKS yang ketiga, sejak dimulai tahun 2007,” kata Ketua Wanadri , Rafi Respati saat diterima oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di Jakarta Jumat, 29 Januari 2021.
Kesalahan dalam pengelolaan taman buru bisa jadi pintu kepunahan satwa.
Wanadri berharap, pengelolaan Taman Buru kedepan dapat lebih baik lantaran pengelolaan saat ini belum secara utuh berfungsi sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Adapun Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan satwa buru secara teratur.
“Kesalahan dalam pengelolaan taman buru bisa jadi pintu kepunahan satwa," tuturnya.
Untuk itu Wanadri menyerahkan cetak biru usulan pengelolaan taman buru Masigit Kareumbi seluas kurang lebih 12.500 ha kepada Menteri LHK. Salah satu kegiatan yang sedang berjalan adalah kegiatan penangkaran Rusa Timor. Penangkaran Rusa Timor diyakini dapat mendukung kedaulatan pangan. Selain itu dengan semakin baiknya pengelolaan Taman Buru Masigit Kareumbi, Wanadri berharap dapat berkembang pula wisata alam disana.
Mendengar itu, Menteri Siti sangat mengapresiasi, bahkan secara khusus meminta agar usulan Wanadri ini segera diwujudkan agar menjadi model keberhasilan pengelolaan taman buru secara kolaboratif di Indonesia.
"Ini langsung saja dipersiapkan menjadi contoh, jadi ketahuan kebutuhan persisnya dan harus seperti apa nantinya, jadi kita tahu bentuknya bagaimana, sambil dilakukan penataan regulasinya. Saya memikirkan Taman Buru ini sebagai bagian penting strategi Ekowisata “ tegas Menteri Siti.
Pada kesempatan yang sama, Wanadri juga menyampaikan kepeduliannya terhadap rehabilitasi mangrove di wilayah Ciageng-Pamanukan, seiring adanya tingkat abrasi tinggi yang mengancam usaha petani tambak disana.
Wanadri juga menyampaikan rencananya membuat aplikasi peta jalur pendakian gunung di seluruh Indonesia dalam versi digital yang dapat diakses secara online dan offline oleh para pendaki, dan terintegrasi dengan KLHK.
Menanggapi hal ini, Menteri Siti menjelaskan bahwa rehabilitasi mangrove merupakan salah satu program KLHK yang saat ini gencar dilakukan salah satunya melalui Padat Karya Penanaman Mangrove.
Keberhasilan rehabilitasi mangrove disebutnya akan mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional. Dirinya pun meminta rehabilitasi mangrove di Subang ini dapat menjadi salah satu contoh dalam pengembangan sistem knowledge management mangrove tingkat tapak hingga bernilai karbon.
KLHK sendiri saat ini sedang mengembangkan sistem credit carbon terutama untuk rakyat sejalan dengan upaya pemahaman dan pelaksanaannya nanti bersama masyarakat.
- Baca juga : Kemenko Marves Dukung Hilirisasi Produk Kelautan & Perikanan
- Baca juga : RI-UNICEF Kerjasama Percepatan Pemenuhan Hak Anak 2021-2025
Terkait rencana aplikasi digital peta jalur pendakian, Menteri Siti menyambut baik inisiatif tersebut. Melalui aplikasi digital peta jalur pendakian ini diharapkan Menteri Siti akan membentuk pendaki-pendaki gunung yang bertanggung jawab.
Sehingga aktivitas pendakian gunung tidak lagi berujung rusaknya hutan dan lingkungan, termasuk kebakaran hutan di Jawa pada waktu lalu terdeteksi karena sebab utama pendakian secara ilegal.
Turut hadir dalam acara ini, Agus Pambagyo, Penasihat Senior Menteri (PSM), Wiratno Dirjen KSDAE, Helmi Basalamah Kepala Badan P2SDM, Hudoyo Dirjen DASRH, Hani Adiati Staf Khusus Menteri (SKM), dan Nunu Anugrah Kepala Biro Humas. []
