KLHK: Perhutanan Sosial Bisa Dijadikan Area Penanaman Bambu

Wamen LHK Alue Dohong mengatakan, saat ini Pemerintah tengah fokus mengembangkan strategi nasional industri bambu rakyat.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong. (Foto:Tagar/KLHK)

Bali - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( Wamen LHK) Alue Dohong mengatakan, saat ini Pemerintah tengah fokus mengembangkan strategi nasional industri bambu rakyat diantaranya dengan pembangunan 1.000 desa bambu. 

Hal ini, diungkapkan Wamen Alue Dohong pada forum diskusi Strategi Nasional Industri Bambu Rakyat berjudul Inisiasi Desa Bambu Agroforestri di Indonesia.

“KLHK mempunyai program Perhutanan Sosial yang dapat dijadikan areal untuk mengembangkan penanaman bambu. Dari target 12.7 juta ha, 1.000 desa bambu ini bisa dilakukan sebagian di areal Perhutanan Sosial dengan pola bambu agroforestry,” kata Wamen Alue Dohong di Badung, Provinsi Bali, Senin, 14 Desember 2020.

Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, tengah fokus mengembangkan strategi nasional industri bambu rakyat diantaranya dengan pembangunan 1.000 desa bambu. (Foto:Tagar/KLHK)

Menurutnya, keberhasilan program ini memerlukan keseriusan mulai dari sektor hulu, tengah, hingga hilir. Selain itu, koordinasi antar Kementerian dan Lembaaga yang berkaitan, dan antar pemda, serta pemangku kepentingan juga penting.

“Untuk bagian hulu akan lebih mudah, kita ajak masyarakat untuk bersama menanam. Yang menjadi tantangan adalah market atau pasar. Oleh karena itu, harus dibangun model bisnisnya antara petani dengan perusahaan sebagai offtaker sehingga terjalin kemitraan,” tuturnya.

Wamen Alue juga menjelaskan bahwa di KLHK ada sejumlah Eselon 1 yang bisa bekerja sama dari segi hulu, yaitu Ditjen PSKL, Ditjen PDASHL, Ditjen KSDAE, dan Badan Litbang dan Inovasi.

bambu adalah komoditi strategis dimana Indonesia menduduki peringkat ke-3 penghasil bambu di dunia. Upaya yang tidak kalah penting kedepan yaitu bagaimana bambu dikelola dalam skala ekonomi untuk keperluan dalam negeri dan potensial untuk pengganti kayu dan untuk ekspor. []

Berita terkait
KLHK: PT SSS Ganti Rugi Rp 160 Miliar atas Kebakaran Lahan
PN Jakarta Pusat menghukum PT SSS membayar ganti rugi sebesar Rp 160,5 miliar lantaran terbukti menyebabkan lahan konsesinya terbakar.
KLHK: Investigasi Greenpeace menggunakan video tahun 2013
KLHK menegaskan bahwa video kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di konsesi sawit Papua yang diekspos Greenpeace adalah video tahun 2013.
KLHK: Lima Orangutan Dapat Rumah Baru
Sebanyak 5 orangutan dilepasliarkan di kawasan Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.
0
Kebijakan Biden Atasi Kesenjangan Kesejahteraan Antarras
Dalam kunungan Tulsa, Oklahoma ke Biden mengumumkan langkah-langkah untuk mempersempit kesenjangan kesejahteraan antarras