Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengimplementasikan peraturan daerah (Perda) elektronik atau e-Perda. Senator asal Jawa Timur itu juga mendorong agar Pemprov Jawa Timur menjadi pilot project penerapan e-Perda.
"Sebagai Ketua DPD RI, saya turut mendorong dan mendukung Jawa Timur sebagai provinsi terdepan yang meluncurkan aplikasi e- Perda," kata LaNyalla di sela-sela reses di Jawa Timur, Kamis, 10 Maret 2022
Dikatakannya, aplikasi e-Perda berfungsi mensinergikan berbagai regulasi dari berbagai Kementerian dan Lembaga, serta sinkronisasi dengan perda provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
Hal ini dapat menjadi salah satu jalan keluar dari permasalahan banyaknya perda yang bertabrakan dengan aturan-aturan di atasnya.
"Dengan begitu, keabsahan peraturan yang meliputi wewenang, substansi dan prosedur akan terpenuhi," kata LaNyalla.
Aplikasi e-Perda yang baru diluncurkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Rabu, 9 Maret 2022 dapat digunakan secara serentak 34 provinsi di Indonesia.
- Baca Juga: Ketua DPD RI: 22 Maret Pasar Turi Harus Sudah Beroperasi, Tak Boleh Mundur Lagi
- Baca Juga: Ketua DPD RI Sesalkan Pencurian Benda-Benda Bersejarah
"Dengan begitu, penyusunan perda akan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga produk atau output yang dihasilkan bisa cepat dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
LaNyalla juga menilai aplikasi ini mampu mereduksi aturan yang tumpang tindih dan tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
"Hal ini dapat menjadi salah satu jalan keluar dari permasalahan banyaknya perda yang bertabrakan dengan aturan-aturan di atasnya," tutur LaNyalla.
Sejak dilaunching secara resmi pada 13 Januari 2021 lalu, Pemprov Jatim memiliki berbagai produk hukum melalui aplikasi e-Perda.
- Baca Juga: Ketua DPD RI: Isra Mi'raj Momentum Mempersiapkan Diri Jelang Ramadan
- Baca Juga: PPDI Jatim Siap Sinergi dengan DPD RI Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa
Di tahun 2021, Pemprov Jatim telah menyelesaikan 5 Perda dan 120 Pergub serta melakukan fasilitasi dan evaluasi terhadap 583 produk hukum kabupaten/kota.
Sementara di tahun 2022 dalam jangka waktu dua bulan Pemprov Jatim sudah menyelesaikan 1 Perda, 13 Peraturan Gubernur serta memfasilitasi 131 produk hukum kabupaten/kota. []
