TAGAR.id, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendapatkan gelar kehormatan Bumi Na’e Mbojo saat mengunjungi Kesultanan Bima, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 7 Juni 2022.
Pemberian gelar Bumi Na’e Mbojo ditandai dengan pemakaian kopiah kerajaan dan kain tenun oleh Ketua Majelis Adat Kesultanan Bima Hj Fera Amalia di Museum Asi Mbojo Kesultanan Bima.
Gelar ini merupakan salah satu jabatan di kerajaan dan kesultanan Bima yang bernaung di bawah Lembaga Syara Tua (Legislatif dan Yudikatif).
Kami di DPD RI juga terus mendorong DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk segera melakukan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Adat Kerajaan Nusantara.
"Bumi Na’e adalah koordinator Para Bumi dari berbagai wilayah Kerajaan dan Kesultanan Bima. Bumi beranggotakan 12 orang dipimpin oleh Bumi Luma Rasana’e dan Bumi Luma Bolo. Sedangkan Na’e artinya besar. Mbojo adalah nama daerah Bima yang senantiasa bersemi dalam tutur masyarakat Bima," papar Hj Fera Amalia.
Harapan masyarakat Bima, lanjut Hj Fera Amalia, Ketua DPD RI semakin besar lagi dalam berkiprah bagi rakyat. Terutama memperjuangkan keberadaan Kesultanan dan kerajaan Nusantara.
- Baca Juga: Kembali Pimpin MPW PP Jatim, LaNyalla: Saya Sedang Menjemput Takdir
- Baca Juga: Ketua DPD RI Ingatkan Masyarakat Berhati-hati Saat Berwisata
"Sejauh ini Bapak sudah banyak berbuat bagi eksistensi kerajaan Nusantara. Pak LaNyalla adalah salah satu orang yang konsen keliling ke kerajaan yang ada di Indonesia dan memperjuangkan kelestariannya. Kami berterima kasih dan bangga," ujar Fera.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan akan memperjuangkan semua amanat para Raja dan Sultan Nusantara yang diberikan dalam Deklarasi di Kerajaan Sumedang, yang termaktub dalam 7 Titah Raja dan Sultan Nusantara.
"Saya meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memperhatikan kelangsungan aktivitas dan peninggalan Kesultanan Bima dengan membangun kembali atau revitalisasi Istana Kesultanan Bima, sebagai bagian dari menjaga warisan sejarah bangsa," katanya.
Selain itu, DPD RI juga mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Pemprov NTB serta Pemkot dan Pemkab Bima untuk bersama-sama melestarikan kebudayaan dan peninggalan Kerajaan.
Sebab, peninggalan itu adalah aset tidak ternilai bagi bangsa dan daerah. Sehingga penting lakukan pelestarian barang peninggalan Kesultanan Bima hingga makam Sultan terdahulu.
"Kami di DPD RI juga terus mendorong DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk segera melakukan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Adat Kerajaan Nusantara, sebagai dasar hukum revitalisasi kerajaan nusantara," paparnya.
- Baca Juga: LaNyalla: Harga Bahan Pokok Tak Stabil di Surabaya Ganggu Roda Perekonomian
- Baca Juga: Dijamu Makan Pemegang Kunci Kabah, LaNyalla Didoakan Bermanfaat Bagi Indonesia
Dalam kunjungan tersebut Ketua DPD RI didampingi senator asal NTB yaitu Evi Apita Maya, Achmad Sukisman Azmy, TGH. Ibnu Halil dan Lalu Suhaimi Ismy, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star.
Hadir pula Walikota Bima Muhammad Lutfi, Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri, Wakil Bupati Bima Dahlan M. Noer, Putra Mahkota/Jenateke Kesultanan Bima Muhammad Putera Ferryandi, Ketua Majelis Adat Kesultanan Bima, Hj. Fera Amalia (Umi Ferra), jajaran Forkopimda Kabupaten dan Kota Bima, para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. []
