Serang - Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI), Pepen Nazaruddin meminta setiap daerah melakukan pendataan penerima bantuan sosial (bansos) melibatkan usur pemerintah desa. Menurut Pepen, saat ini desa sebagai ujung tombak terdepan dalam penyaluran Bansos.
"Kita tidak menetapkan satu daerah tertentu, tapi dari daerah datanya berjalan, dinamikanya update terus. Kalau bantuan cukup bagus, tinggal ada beberapa titik yang terjadi masalah, seperti ada PNS dan Dewan yang terdaftar."kata Pepen Nazaruddin kepada Tagar di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Selasa 30 Juni 2020 kemarin.
Penyaluran bantuan sosial di Banten ini realisasinya sudah cukup bagus, PKH (program keluarga harapan) pembayaran per bulan Juni sudah 90 persen.
Pepen mengatakan, proses pendataan penerima bansos bersifat dinamis dan terus diperbarui. Untuk itu, kata dia, jika terjadi kesalahan data penerima bansos karena penyalurannya butuh waktu yang cepat agar bisa membantu masyarakat.
"Kita dalam menyalurkan bantuan sosial tidak menunggu data rapih karena bantuan sosial perlu cepat, perlu darurat. Kami menyalurkan bantuan data kemudian diverifikasi oleh daerah sehingga dinamis," ujar Pepen.
Kementerian Sosial sendiri telah mencatat proses penyaluran bansos di Banten saat ini sudah cukup baik. Penyaluran BST untuk masyarakat juga dikatakannya akan memasuki tahap ketiga.
"Penyaluran bantuan sosial di Banten ini realisasinya sudah cukup bagus, PKH (program keluarga harapan) pembayaran per bulan Juni sudah 90 persen. Bantuan sosial tunai juga sudah sampai tahap ke tiga," ucap dia.
Data Kementerian Sosial menyebutkan jumlah bantuan PKH yang diberikan pemerintah kepada propinsi Banten hingga akhir Juni mencapai 649,5 miliar rupiah lebih untuk 320.082 penerima.
Sebelumnya, Wali Kota Serang Syafrudin mengakui ada kesalahan data untuk penerima bansos di Kota Serang karena banyak hal. Kata Syafrudim salah satunya adalah tidak seriusnya para petugas pendata dan calon penerima bansos dalam mendaftarkan dirinya.
"Dari sisi pendataan RT-RW memang kurang serius, pertama ketika mendata masyarakat di tempat itu tidak diminta KTP-KK. Masyarakat juga tidak berikan yang ngasih malah PNS atau yang lain. Jadi ketika datang bantuan yang berhak malah tidak bisa terima karena kelemahan pendataan itu," katanya.
Syafrudin juga mengeluhkan terkait para petugas oendata penerima bansos yang tidak mendapat honor dari pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah.
"Yang mendata tidak dikasih honor oleh pemerintah pusat padahal ini (bansos) anjuran dari pusat. Yang jelas ketika petugas ada honor, maka akan serius mendata itu sehingga akurat," ucapnya. []
