Jakarta - Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni lalu memperlihatkan kegagalannya sebagai pemimpin di Indonesia.
Dia mengibaratkan kejengkelan Jokowi seperti "menepuk air di dulang". Menurutnya, yang paling menarik selain ancaman reshuffle dan sikap yang membuat presiden marah, ada beberapa poin menjadi sorotannya.
Atau presiden menilai pakai dukun atas kinerja menterinya? Alat ukurnya berbasiskan apa? Ini yang buat kita pusing pala barbie
"Kinerja Kementerian jeblok, memancing ‘kejengkelan’ serta emosi Presiden Jokowi. Dalam pidatonya, para menteri kena semprot bahkan terancam kena reshuffle. Enggak tanggung-tanggung ada target beberapa lembaga atau institusi negara yang tak produktif, enggak progresif, untuk dibubarkan. Namun menarik kalau kita mencermati, sikap marah-marahnya presiden dipertontonkan di hadapan para menterinya," katanya kepada Tagar, Selasa, 30 Juni 2020.
Baca juga: Martin Benarkan Jokowi, Soal Lambatnya Anggaran UMKM
Pangi menilai amarah Jokowi yang dibocorkan kepada publik seakan berfungsi untuk menutupi kegagalan presiden dalam menjalankan roda kepemerintahan.
"Boleh jadi dagelan politik, mencari “kambing hitam” demi menutupi kelemahannya sebagai presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Bagaimana mungkin kita bisa mafhum bahwa kegagalan pemerintahan tertumpu pada kelemahan pembantu presiden? bagaimana ceritanya kalau presidennya tak punya strong leadership yang berkelas, apakah masih bisa menggerakkan gerigi rotari? memberikan pengaruh dan energi positif bagi menterinya dan menjadi kekuatan atau semangat bagi para menteri?" ujarnya.
Dia berpandangan, presiden dan menteri itu satu kesatuan orkestra, yang memainkan lagu dan musik secara bersama atau memperlihatkan keseimbangan dalam perputaran roda pemerintahan.
"Sebetulnya ini bagian integrasi/satu kesatuan, pada dasarnya adalah bagian yang tak terpisahkan, dalam mengerakkan keberhasilan roda pemerintahan yang sedang beliau pimpin. Tempo permainan harus sama, tidak masuk akal “comman sense” tertumpu kesalahan dengan menyalahkan salah satunya aktor saja," kata dia.
"Yang dipertontonkan di ruang publik ibarat “menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri”. Ini adalah dagelan politik yang sedikit agak memalukan, pada saat yang sama sebetulnya presiden mengkonfirmasi atau membuat pengakuan atas kegagalannya dalam memerintah/memimpin lewat kinerja menterinya yang inkompeten," tambahnya.
Baca juga: Ancaman Reshuffle di Kabinet Jokowi Hanya Sesaat
Selain itu, menurut Pangi kemarahan pejabat di ruang publik seringkali dijadikan sebagai alat politik. Dia berpendapat, seharunya Jokowi memberi peringatan keras kepada pembantunya. Namun, yang diperlihatkan presiden berbeda.
"Terus memposisikan dirinya terlihat “cuci tangan bersih" sementara pihak yang paling layak disalahkan atas ketidakmampuannya dalam menjalankan roda pemerintahan adalah para menteri yang tidak becus bekerja, bukan dirinya sebagai presiden," ucap dia.
Dia menjelaskan, langkah ini bagian dari strategi menggeser perhatian publik atas buruknya kinerja pemerintah seutuhnya.
"Yang tadinya kinerja pemerintah yang buruk tertuju atau fokus pada kelemahan strong leadership seorang presiden, setelah pidato presiden dengan judul lagu lama “jengkel” tersebut, kini kelemahan serta kegagalan pemerintahan mulai bergeser ke pembantu presiden, akibat ulah menterinya yang amburadul. Harapannya desain tekanan publik dari awalnya mempersalahkan presiden bergeser menyalahkan menteri," kata Pangi.
Dia menerangkan, dalam posisi pandemi Covid-19 ini Jokowi ingin menjadi pahlawan dibalik buruknya kinerja pemerintah.
"Ini bagian dari lagu lama, kaset usang, sebagai presiden dengan kinerja buruk dan berupaya menempatkan diri sebagai "pahlawan" yang memperjuangkan demi kepentingan 267 juta rakyat Indonesia, dengan memarahi dan membentak-bentak menterinya di panggung depan.
"Terkait kelemahan pemerintah Presiden Jokowi, item key performance indikator kegagalan Jokowi di tengah pandemi yaitu masalah bansos, masalah ketenagakerjaan, masalah sosial masyarakat (isu Pancasila vs PKI), dan masalah pengendalian penularan Covid-19," terangnya.
Dia mengaku, ketimbang marah-marah di depan para menteri, jauh lebih berkelas jika Jokowi melakukan reshuffle senyap berbasis kinerja.
"Bukan lagi waktunya reshuffle berbasis bagi-bagi kue kekuasaan, tapi reshuffle wajib berbasis Key Performance Indicator (KPI) yang terukur, bukan penilaian berdasarkan like or dislike, asumsi, pikiran liar, berdasarkan penilaian klaim semata," ujar Pangi.
Pangi juga mempertanyakan institusi independen yang dapat memberikan penilaian atas kinerja para menteri di pemerintahan, layaknya seperti evaluasi kementerian dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Apakah Jokowi menilai sendiri kinerja menterinya berdasarkan bisikan ‘inner circle’ orang kepercayaan? Atau presiden menilai pakai dukun atas kinerja menterinya? Alat ukurnya berbasiskan apa? Ini yang buat kita pusing pala barbie. Jokowi enggak usah marah-marah, menguliti menteri di depan publik, sama saja buka aibnya sendiri, sama saja ketidakmampuan presiden sendiri dipertontonkan," ujarnya.
Pangi mengatakan, jauh lebih baik dan terhormat jika Jokowi langsung mereshuffle tanpa marah-marah di ruang panggung publik.
"Presiden ceramah, ngomel di depan menteri sudah enggak menarik lagi dipertontonkan, sudah enggak zamannya menteri diceramahi pakai marah-marah segala," ucap Pangi Syarwi Chaniago. []
