Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bertemu untuk pertama kali dengan Prabowo Subianto, seusai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden terpilih 2019-2024. Tanggapan positif mengalir dari berbagai pihak saat kedua negarawan itu bertemu di stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Senayan, Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2019.
Namun, ada juga pihak atau kelompok yang 'biasa saja' masih 'tidak sreg' atau bahkan 'tidak senang" dengan pertemuan keduanya. Kelompok atau pihak manakah yang seperti itu?
"Saya pikir pihak-pihak yang kurang senang itu, utamanya dari kelompok-kelompok organisasi masyarakat Islam dan individual yang terafiliasi dengan Habib Riziq Shihab (HRS)," tutur Peneliti dari Pusat Penelitian Politik (P2P) di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati kepada Tagar, Minggu, 14 Juli 2019.
Benarkah Ketua PA 212 Dikriminalisasi. (Foto: Antara/Mohammad Ayudha)
1. PA 212
Ketika pemilihan presiden (pilpres) 2019, Prabowo-Sandiaga Uno mendapat dukungan dari sejumlah kelompok Islam, salah satunya adalah PA 212. Hanya saja, PA 212, alumnus, dan simpatisan tidak senang seusai pertemuan Jokowi-Prabowo.
"Atas peristiwa pertemuan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi, kami sampaikan selamat tinggal Prabowo Subianto," ujar Kepala Divisi Hukum Persaudaran Alumni (PA) 212 Damai Hari Lubis melalui keterangan tertulis, Sabtu, 13 Juli 2019.
Mereka memutuskan untuk memilih jalan lain yakni tidak tunduk dan patuh pada Kertanegara."
Kami hanya tunduk kepada imam besar Rizieq Shihab yang saat ini berada di kota suci Mekkah.
Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak hadir dalam aksi demo tuntut kecurangan pemilu. (Foto : Tagar/Gemilang Isromi Nuari)
2. GNPF Ulama
Kelompok Islam yang juga mendukung Prabowo-Sandi adalah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Kelompok Islam ini pernah turut serta menentukan rekomendasi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo sebelum Pilpres 2019 melalui Ijtima Ulama.
GNPF Ulama berada disamping Prabowo, saat mendeklarasikan kemenangan sesuai penghitungan suara di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski demikian Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Martak enggan menanggapi pertemuan antara Jokowi-Prabowo.
Ia memilih untuk menentukan keputusan sikap GNPF Ulama melalui Ijtima Ulama selanjutnya. "Insya Allah benar, tapi tidak khusus untuk membahas itu saja, banyak hal lain yang harus dibahas," kata dia.
Massa FPI memenuhi jalan di sekitar Patung Kuda. (Foto: Tagar/Gemilang Isromi Nuari)
3. FPI
Front Pembela Islam (FPI) tak ketinggalan mengalirkan dukungan pada Prabowo-Sandi saat pilpres. Terkait pertemuan Jokowi-Prabowo, pihak FPI memilih untuk tidak mengomentarinya.
Menurut Sekretaris Umum FPI Munarman, pihaknya tidak pada kompetensi mengomentari pertemuan keduanya.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (tengah) menunjukkan buku berjudul Jokowi People Power saat jeda pemeriksaan untuk Shalat Jumat di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 24 Mei 2019. Amien Rais diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)
4. Figur Partai
Partai politik yang pernah tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi di pilpres memang tidak satu suara menanggapi pertemuan antara Jokowi-Prabowo. Namun, sosok yang menonjol dari partai politik itu adalah Amien Rais.
"Saya pikir kalau partai mungkin lebih pada figur-figurnya, bukan partai secara institusi. Ya sejauh ini baru Amien Rais yang 'kurang sreg' dengan pertemuan itu," ucap Wasisto.
Ada kepentingan?
Kendati sejumlah kelompok tidak berkomentar positif, menurut Wasisto, tidak ada kepentingan terselubung seperti memecah belah masyarakat. Ia menilai kelompok yang tidak senang dengan pertemuan karena adanya masalah komunikasi antara Prabowo dengan kelompok yang mendukungnya di pilpres.
"Saya pikir karena mungkin Prabowo tidak mengajak 'mereka' bicara dulu soal pertemuan dengan Jokowi sehingga terkesan mereka tidak dianggap oleh Prabowo," kata dia.
Ditambah, perbedaan visi rekonsiliasi antara Prabowo dengan kelompok Islam yang berkoalisi dengannya di pilpres 2019 kemarin.
"Prabowo condong agar kepentingan Gerindra bisa terakomodasi dalam pemerintahan mendatang. Sementara koalisinya, minta HRS sebagai syarat," tutur Wasisto. []
Baca juga:
- Jokowi-Prabowo Bertemu, Muncul #03PersatuanIndonesia
- Ferdinand Hutahaean Komentari Pertemuan Jokowi-Prabowo
