Yangon, (Tagar 15/9/2017) – Organisasi Ma Ba Tha atau kelompok biksu garis keras, pimpinan biksu Ashin Wirathu di Rakhine, Myanmar Utara, dibubarkan pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, lantaran mereka selalu mengumbar ujaran kebencian kepada etnis Rohingya.
Namun, seiring pembubaran itu, dukungan terhadap Aung San Suu Kyi di Myanmar semakin melemah. Rakyat Myanmar dan militer tidak bersimpati kepada etnis Rohingya.
Dalam pandangan Ma Ba Tha, hanya ada satu kebenaran, umat Budha adalah korban amukan orang muslim. Setelah organisasi mereka dilarang, para biksu itu masih terus aktif mempromosikan agenda chauvinis. "Kami tidak ada masalah dengan warga Muslim yang taat hukum,” kata biksu Eaindar Sakka Biwintha. Namun menurutnya, orang harus melihat apa yang terjadi di India, saat penjajah islam memaksa penduduknya menjadi muslim.
Dalam pandangan mereka, tindakan brutal yang telah membuat 370.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh adalah bagian dari perjuangan panjang melawan invasi Islam oleh umat Budha. "Posisi Aung San Suu Kyi dalam masalah Bengali ini sangat tepat," kata biksu Biwintha.
Biwintha menilai, sikap tepat yang dilakukan Suu Kyi telah membuat banyak orang membulinya dengan perkataan dusta dan foto-foto yang diedit serta menghinanya di Facebook. “Sungguh menjijikkan, menghina pemimpin negara," tandas Biwintha.
Menurut Biwintha, sampai saat ini, organisasi Ma Ba Tha mampu memobilisasi dukungan rakyat terkait kebijakan pemerintah. Tidak ada dukungan atau simpati terhadap Rohingya dari penduduk Myanmar.
Juru bicara keamanan partai Suu Kyi, Myint Aung Mo, di Mandalay, meyakini bahwa warga Budha di Rakhine adalah korban. "Apa yang ingin saya katakan adalah wilayah Rakhine di Myanmar, telah diserang oleh teroris. Saya ingin menekankan kelompok etnis kami. Saya tidak tahu mengenai muslim. Saya hanya peduli dengan etnis Budha kami. Inilah yang ingin saya katakan," kata Aung Mo. Jika Suu Kyi meminta militer Myanmar berhenti bertindak, maka pendukung Aung San Suu Kyi akan semakin melemah dan berkurang.
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB, terus menyatakan kekhawatiran mereka mengenai kekerasan di Rakhine, Myanmar utara, dalam operasi militer. PBB minta, otoritas Myanmar segera mengambil langkah untuk mengakhiri kekerasan. Pernyataan itu dikeluarkan menyusul pertemuan tertutup DK PBB untuk merespons kekerasan yang telah membuat 380.000 muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, sebelumnya menyerukan penghentian operasi militer di Rakhine. "Saya meminta otoritas Myanmar menangguhkan aksi militer dan mengakhiri kekerasan," kata Guterres dalam sebuah konferensi pers.
Sebanyak 1,1 juta etnis Rohingya selama bertahun-tahun menderita akibat diskriminasi di Myanmar. Guterres mengatakan, pemerintah Myanmar harus memberi Rohingya kewarganegaraan atau status legal yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan normal, seperti dikutip AFP. (wwn/AFP/DBS)
