Indonesia
Kelestariannya Mulai Rusak, Menjaga Ekosistem Danau
Ekosistem danau di hampir seluruh Indonesia rusak dan makin mengkhawatirkan kelestariannya.
Danau Limboto terletak di Kecamatan Limboto, Gorontalo, Provinsi Gorontalo.(Foto:Ist)

Jakarta, (Tagar 23/12/2017) -Kabar kurang baik datang dari beberapa kepala daerah yang wilayahnya terdapat danau. Sekilas kedatangan mereka ke Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Senayan Jakarta, beberapa waktu lalu, hanya untuk menyampaikan informasi dan membicarakan hal-hal biasa terkait dengan danau di wilayahnya. Namun, ternyata merupakan pertemuan yang penting. Tidak lain karena ekosistem danau di hampir seluruh Indonesia yang rusak dan makin mengkhawatirkan kelestariannya.

Persoalan itulah yang dibawa beberapa kepala daerah ke DPD RI. Mereka berasal dari Kabupaten Agam (Sumatera Barat), Jayapura (Papua), Banggai (Sulawesi Tengah), Samosir (Sumatera Utara), dan Semarang (Jawa Tengah), serta Gorontalo.

Kedatangan mereka yang membawa kabar kurang baik itu membalikkan pemahaman dan pengetahuan sebagian orang bahwa selama ini danau-danau itu terjaga baik. Danau-danau itu selama ini dipahami sebagai tempat wisata, tempat berolahraga air, dan lokasi budi daya perikanan serta pengairan.

Dari sisi harfiahnya, danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air bisa tawar ataupun asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Kebanyakan danau adalah air tawar dan juga banyak berada di belahan bumi utara pada ketinggian yang lebih atas.

Lokasi danau yang berada di daratan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memanfaatkannya. Namun, pemanfaatannya cenderung mengeksploitasi tanpa memperhitungkan kelestarian ekosistem yang ada di dalamnya sehingga kerusakan tidak terelakan lagi Itulah sebabnya kabar buruk sering muncul terkait dengan danau, baik menyangkut pencemaran maupun kerusakan daerah sekitarnya, serta terjadinya pendangkalan. Padahal, posisinya yang berada di daratan sebenarnya merupakan anugerah yang tak terhingga nilainya bagi masyarakat, terutama pada musim kemarau, karena airnya bisa menjadi tumpuan harapan untuk mengatasi kekeringan sumur warga maupun persawahan dan perkebunan.

Bahkan, kalau debit airnya stabil bisa bermanfaat untuk mendukung dibangunnya pembangkit listrik. Namun, potensi itu tidak bisa dimanfaatkan secara optimal karena kerusakan yang menyebabkan daya dukung untuk pemanfaatannya terkendala kerusakan ekosistem.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, misalnya, mengakui Danau Limboto di daerahnya cenderung rusak. Kecenderungan itu sangat disayangkan karena sebenarnya Limboto memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Danau Limboto terletak di Kecamatan Limboto, Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Danau ini memiliki kedalaman 5 s.d. 8 meter. Para pengunjung atau wisatawan dapat menikmati berbagai kegiatan, antara lain, memancing, lomba berperahu, atau berenang.

Selain itu, mereka juga dapat menikmati ikan bakar segar yang disediakan oleh masyarakat nelayan setempat dengan harga yang relatif murah. Sepintas tidak ada masalah dengan danau ini dan semua berjalan normal-normal saja.

Padahal, Danau Limboto dari tahun ke tahun luas dan tingkat kedalamannya terus berkurang. Luas Danau Limboto pada tahun 1999 berkisar antara 1.900 dan 3.000 hektare dengan kedalaman 2 s.d. 4 meter. Pada tahun 1932, luas danau ini mencapai 7.000 hektare.

Sebagai upaya penyelamatan telah diselenggarakan Konferensi Danau Nusantara di Gorontalo pada tanggal 21 s.d. 23 September 2017 yang menghasilkan Deklarasi Limboto. Deklarasi ini diarahkan agar danau-danau di Indonesia dilakukan revitalisasi dan rehabilitasi agar tidak makin rusak.

Saat ini langkah pengelolaan kelestarian danau kurang maksimal karena hanya memfokuskan pada hilir, bukan pada aspek pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan khusus, termasuk alokasi anggaran, untuk pelestarian danau. Kepada DPD RI inilah diharapkan isu pengelolaan dan pelestarian danau dibawa ke tingkat nasional untuk dirumuskan kebijakan pemerintah yang tepat dan terarah.

DPD RI dianggap sebagai wakil daerah yang memiliki posisi strategis untuk membantu merumuskan solusi atas permasalahan kerusakan danau di Indonesia. Itulah yang mendasari sejumlah kepala daerah datang ke Senayan.

Lembaga ini kemudian menugasi tim untuk melihat danau-danau yang ada. DPD RI telah meninjau Danau Batur Bali untuk melihat langsung kerusakan danau yang terjadi hampir di seluruh danau di Indonesia.

Pemanfaatan danau saat ini hanya sebatas untuk acara festival seremonial. Akan tetapi, pemerintah melalui kementerian terkait dinilai kurang tanggap dengan banyaknya kerusakan yang terjadi. DPD RI mengharapkan tindak lanjut Konferensi Danau Nusantara di Gorontalo segera dilakukan pemerintah.

Tim DPD RI dipimpin I Kadek Arimbawa yang juga Wakil Ketua Komite II DPD RI dengan anggota terdiri atas Marhany V.P. Pua, Sudirman, Habib Ali Alwi, Ibrahim Agustinus Medah, Denty Eka Widi Pratiwi, Rahmiyati Jahja, Baiq Diyah Ratu Ganefi, dan Asmawati juga meninjau Danau Batur di Bali. Tim ini mengumpulkan permasalahan di lapangan untuk disampaikan ke kementerian terkait pada rapat kerja supaya pemerintah segera menindaklanjuti permasalahan krisis danau ini.

Dibilang krisis karena dari 800 danau di seluruh Indonesia, kini sebagian besar kondisinya rusak. Danau-danau itu selain tercemar juga mengalami pendangkalan. Di sisi lain, sentuhan untuk mengatasinya belum terlihat maksimal.

Dam Saat ini kualitas air di sebagian danau mengalami penurunan dan kurang layak konsumsi. Pendangkalan di danau terjadi karena adanya aliran material tanah dari hulu ke hilir. Banyak faktor yang menyebabkan, seperti pada musim hujan, air dari hulu membawa material-material sumber pendangkalan danau. Oleh karena itu, ke depan perlu ada dam khusus untuk menampung air sebelum ke danau.

Bagi Ibrahim Agustinus Medah, sebenarnya sudah terlambat mencegah pendangkalan danau karena sudah terjadi bertahun-tahun dan sudah kronis. Namun, upaya menanganinya tetap diperlukan agar kerusakan danau-danau di Indonesia tidak makin parah.

Untuk itu, diperlukan data seberapa pendangkalannya dan kurangnya debit air saat ini serta sejauh mana pencemaran airnya? Selain itu, diusulkan agar aliran sungai yang menuju ke danau harus ditamung di dam terlebih dahuulu guna menahan air sehingga yang menuju ke danau adalah air yang relatif bersih.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan melihat kerusakan danau ini sebagai masalah penting. Kalaupun selama ini belum maksimal penanganannya atau bahkan belum mengatasinya sama sekali, maka di tahun mendatang selayaknya menempatkan revitalisasi dan rehabilitasi danau sebagai program penting.

Apalagi, berdasarkan dialog dan peninjauan lapangan, diperoleh gambaran nyata bahwa keberadaan danau saat ini benar-benar terancam kelestariannya. Oleh karena itu, DPD RI diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan sistem pengelolaan danau yang lebih baik di seluruh Indonesia.

DPD RI pun bertekad menindaklanjuti hasil dialog dan peninjauan lapangan ttu. Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan bahwa DPD RI akan mewadahi aspirasi tersebut sebagai kepentingan daerah. Keberadaan danau dianggap memberikan manfaat penting bagi daerah, seperti untuk pariwisata, ketahanan pangan, irigasi, ataupun perikanan.

Dalam rangka konservasi danau yang menjadi kewajiban bersama dan negara, selayaknya didorong agar dilakukan perawatan atau rehabilitasi terhadap danau-danau yang sudah rusak. Apalagi, DPD menepatkan masalah lingkungan agar selalu menjadi perhatian.

Nono juga berpesan agar setiap kepala daerah yang memiliki danau di kawasannya memberikan edukasi kepada semua pihak dan masyarakat mengenai kondisi danau saat ini. Hal itu karena selama ini banyak masyarakat yang belum memahami kondisi dan situasi danau saat ini, termasuk potensi kerusakan dan akibatnya bagi masyarakat.

Senator dari Provinsi Maluku ini selanjutnya akan mengomunikasikan masalah danau kepada pemerintah, baik melalui pertemuan dengan Presiden maupun rapat kerja komite dengan kementerian terkait. Bahkan, melalui Ketua Komite II Parlindungan Purba akan diusulkan adanya pembentukan Badan Revitalisasi Danau.

Badan tersebut akan memfokuskan pada konsep revitalisasi dan pengelolaan sesuai dengan tuju pelestariannya, baik untuk danau yang rusak maupun danau yang belum rusak. Hal itu dusulkan agar kerusakan danau yang memang sudah rusak tidak makin bertambah rusak dan danau yang belum rusak dapat terjaga ekosistemnya.(ant/wwn)

Berita terkait
0
Video Viral di Media Sosial, Sekda Papua Dipanggil
Sekda Papua TEA Hery Dosinaen menyebut Papua sebagai tanah kedua Israel. Kemendagri akan memanggilnya karena bertentangan dengan konstitusi.