Depok – Kota Depok sudah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kebijakan itu awalnya dikhawatirkan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD).
"Malah dengan adanya peraturan daerah (Perda) KTR di Kota Depok, ternyata pendapatan asli daerah (PAD) Kota Depok nggak terpengaruh. Malah sebaliknya terus meningkat hasilnya," tutur Wali Kota Depok Muhammad Idris, Minggu 12 Mei 2019.
Idris berbicara saat menjadi narasumber pelatihan peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan kebijakan dan regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Bogor.
Kegiatan digagas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Aliansi Bupati dan Walikota Peduli Kawasan Tanpa Rokok dan NO TC Bogor. Diikuti 66 peserta berasal dari 20 kabupaten dan kota di Jawa Barat dan Banten.
Idris menyebut, implementasi program KTR di sejumlah tempat keramaian atau umum, pelayanan kesehatan, mal, ruang terbuka hijau, tempat bermain anak dan kawasan perkantoran, perlu ada sikap tegas.
"Harus ada ketegasan para pemangku jabatan, baik pemimpin maupun pejabat daerah atau politic will terkait masalah KTR tersebut,” katanya.
Menurutnya, implementasi KTR juga harus diikuti ketegasan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.
"Setelah ada pelaksanaan di lapangan kaitan dengan KTR, diharapkan diikuti kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aturan tersebut. Sejauh ini, ternyata ada peningkatan kesadaran masyarakat Kota Depok, yaitu mencapai 73,4 persen," ucapnya.
Ditambahkan, 99,75 persen masyarakat Kota Depok mendukung pelarangan display rokok di sejumlah ritel, mini market, mal dan warung. []
Baca juga:
