Aceh Barat Daya – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Safaruddin menjelaskan, masalah pengalihan hibah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh dari Provinsi ke kabupaten hanya soal skema pembangunannya saja.
“Soal PKS saya sedang menunggu skema pembangunan dari pemerintah Abdya, itu memang sudah ada di komisi lima untuk mendapatkan rekomendasi dan saya sudah melakukan komunikasi dengan beberapa anggota DPRK Abdya,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Safaruddin di Aceh Barat Daya, Minggu, 14 Juni 2020.
Safaruddin mengatakan, sejauh ini Pemerintah Abdya belum menjelaskan skema kelanjutan pembangunannya bagaimana setelah nanti dihibah kepada DPRA,sebab pihaknya hanya ingin memastikan PKS itu tidak terbengkalai ketika nanti dihibah kepada daerah.
Itu memang sudah ada di komisi lima untuk mendapatkan rekomendasi dan saya sudah melakukan komunikasi dengan beberapa anggota DPRK Abdya.
“Jika melibatkan pihak ketiga bagaimana pembagiannya, karena cukup sulit jika dilibatkan pihak ketiga untuk investasi, apalagi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten,” ujar Safaruddin.
Safaruddin menegaskan, PKS tidak ada masalah kalau skemanya baik dan pemerintah bertanggung jawab, jadi harus ada mimpi bersama dalam hal kelanjutan pembangunan PKS ini kedepannya.
Menurut Politisi Partai Besutan Prabowo ini, PKS memang untuk kepentingan rakyat dan soal kelanjutanya saat ini sedang mengunggu kejelasan skema kedepan dan nanti komisi tiga DPRA juga akan berkominikasi dengan DPRK Abdya dan eksekutif Abdya untuk mencari jalan keluar terbaik dan skema kelanjutannya.
“Nanti dihibah jika sudah ada skema baik, sudah jelas pembagiannya, bagaimana prosesnya setelah dialihkan, pembiayaannya seperti apa dan keuntungan Abdya berapa dari pembangunana itu. Mereka (Pemkab Abdya) memang sudah berkomunikasi tapi pemerintah kaupaten tidak menjelaskan skemanya seperti apa, jadi kita tunggu itu,” katanya.
Seperti diberitakan Tagar sebelumnya, Sabtu, 13 Juni 2020, belasan tahun sudah petani kebun sawit di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh hidup dalam ketidak pastian tentang harga jual hasil panen. Tidak ada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di kabupaten sendiri, disinyalir menjadi faktor ketidakpastian harga.
Akibatnya, dalam satu hari petani sawit Abdya kantongi kerugian besar yakni mencapai Rp 9 milyar, sebab harga pembelian Tanda Buah Segar (TBS) sawit ditingkat petani tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah karena hasil panen dijual petani kepada pegusaha luar kabupaten dan pegusaha luar menetapkan harga sesuai seleranya.
Baca juga: Jumlah Kerugian Petani Sawit Abdya Aceh dalam Sehari
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Abdya, total luas areal tanaman kelapa sawit rakyat di Abdya mencapai 20 ribu hektar lebih, 17 ribu hektar di antara merupakan tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan dengan tingkat produksi TBS rata-rata sebanyak 20,196 ton untuk satu bulannya atau sekitar 1.683 ton dalam satu hari.
“Terpaksa petani kita harus menjualnya kepada pengusaha pabrik swasta di Kabupaten Nagan Raya dan Kota Subulussalam, karena belum tersedianya PKS Abdya,” kata Azwar, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan, Sabtu, 13 Juni 2020 di Aceh Barat Daya. []
