Jakarta - Wabah virus corona atau Covid-19 menyerang sektor informal di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk merespons berbagai keluhan dari pekerja di sektor informal tersebut.
Jokowi mengerti efek kejut corona seiring dikeluarkannya kebijakan pembatasan kegiatan memicu terganggunya perekonomian masyarakat yang berprofesi dalam sektor informal.
"Kita merasakan semuanya dampak dari pandemi covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat luas. Baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, supir taxi, supir bus, supir truk, kenek, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi," kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, diakses lewat video conference pada Kamis, 9 April 2020.
Jumlahnya total anggarannya adalah Rp 37,4 triliun.
Bentuk perhatian itu, kata Jokowi, berupa bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terkena dampak wabah corona. "Oleh sebab itu pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah," ucap Jokowi.
Pedagang di Cianjur, Jawa Barat. (Foto: Tagar/Muhammad Ginanjar).Jokowi menuturkan sebanyak 10 juta keluarga dipastikan akan menerima bansos dari pemerintah. "Pada tanggal 31 Maret yang lalu, saya telah menyampaikan kebijakan mengenai penerima manfaat dari program keluarga harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima. Jumlahnya total anggarannya adalah Rp 37,4 triliun," ujar Jokowi.
Sebelumnya Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan Jokowi berencana menggelontorkan bansos berupa sembako senilai Rp 600 ribu per keluarga selama 3 bulan. Bansos tersebut akan dirasakan manfaatnya oleh warga yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
"Bansos khusus presiden dengan durasi selama tiga bulan yang akan kami mulai dua minggu dari sekarang. Sedang kami siapkan yaitu indeksnya adalah Rp 600 ribu per keluarga untuk wilayah tersebut," kata Juliari setelah melakukan rapat terbatas bersama Jokowi lewat telekonferensi di Jakarta pada Selasa, 7 April 2020.
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan bansos berupa sembako dari Jokowi berbeda dengan bansos yang diberikan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Namun, besaran dan kapan akan diturunkannya bansos tersebut masih dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi.
"Ini di luar dari program sosial safety net. Dengan demikian Gugus Tugas akan beerkoordinasi dengan pemerintah provinsi DKI, dan juga Jawa Barat, serta Banten," ujar Doni usai ratas dengan Jokowi lewat telekonferensi pada Senin siang, 6 April 2020.
