Bandung. (20/12/2017) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat (Kanwil DJP Jabar) bersama 12 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) siap mengawal pelaksanaan APBN tahun 2018 untuk membangun Jabar.
Hal itu dikatakan Kepala Kanwil DJP Jabar, Yuniar Yanuar Rasyid usai menyerahkan Pagu Dana Transfer dan Dana Desa, Dana Dekon, Tugas Pembantuan (TP), dan Urusan Bersama (UB) tahun 2018 untuk 27 Kota/Kabupaten serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) se-Provinsi Jabar di Gedung Sate, Bandung, Rabu (20/12).
"Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jabar siap memberikan pelayanan yang semakin baik kepada seluruh pemangku kepentingan guna mendorong percepatan penyerapan anggaran dan perwujudan anggaran yang berkualitas," kata Yuniar.
Dikatakannya, penyerahan tersebut dilakukan sebagai bukti komitmen Kementrian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendorong pelaksanaan APBN yang berkualitas, efektif, efisien, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh rakyat.
"Kegiatan penyerahan Pagu Dana Transfer dan Dana Desa adalah momentum penting bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota, karena dana tersebut akan menjadi bagian utama dan menentukan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD," ujar Yuniar.
Sedangkan DIPA, lanjut Yuniar, merupakan dokumen anggaran yang menjadi dasar bagi satuan kerja untuk melaksanakan sekaligus membiayai berbagai kegiatan untuk melayani masyarakat.
Dengan penyerahan dokumen anggaran tahun 2018 yang dilakukan menjelang akhir tahun 2017 ini, Kanwil DJP Jabar mendorong Bupati/Wali Kota dan Satuan Kerja K/L se-Jabar, agar dapat segera memulai pelaksanaan program dan kegiatan pada awal tahun 2018.
"Hal ini dimaksudkan agar aspek kualitas pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan dapat pula segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas secara lebih dini di wilayah masing-masing," ungkap Yanuar.
Untuk tahun 2018, dana APBN yang mengalir ke Provinsi/Kabupaten/Kota Jawa Barat sebesar Rp 110,274 triliun, terdiri dari Dana Transfer dan Dana Desa Rp 66,52 triliun dan dana yang melalui K/L di wilayah Jabar sebesar Rp 43,748 triliun.
Rincian Dana Transfer dan Dana Desa adalah DAU sebesar Rp 34,413 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 6,086 triliun, DAK Rp 20,620 triliun, Dana Inseftif Daerah (DID) Rp 582 miliar dan Dana Desa Rp 4,823 triliun.
Sementara itu, untuk Pagu DIPA rinciannya terdiri dari Alokasi Kantor Pusat/Vertikal sebesar Rp 12,152 triliun, Kantor Daerah sebesar Rp 30,434 triliun, Dekonsentrasi Rp 411,415 miliar, Tugas Pembantuan Rp 746,190 miliar dan Urusan Bersama sebesar Rp 4,337 miliar.
"Sebagaimana pengelolaan APBN ditingkat pusat, APBN 2018 untuk wilayah Jabar juga disusun dengan lebih realistis, kredibel, dan efisien agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi instrumen untuk mengatasi pengangguran, memperluas kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan," demikian Yuniar.
Pada saat acara, hadir Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan yang menyerahkan langsung kepada 27 Kota/Kabupaten dan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja. (aldi)
