Kalau Mau Seru, Prabowo Majukan Anies Lawan Jokowi

"Cukup terbuka mengusung calon lain dan Prabowo milih jadi king maker," ujarnya kepada Tagar News.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Istimewa)

Jakarta, (Tagar 30/7/2018) - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyepakati akan berkoalisi dan mengusung Prabowo sebagai calon presiden. 

Hal ini diungkapkan langsung keduanya seusai bertemu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7).

Namun pernyataan Prabowo dalam pertemuan Ijtimak Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat (27/7), menimbulkan tanda tanya.

"Saya siap menjadi alat umat dan alat rakyat Indonesia. Tapi kalau saya tidak dibutuhkan dan ada orang lain yang lebih baik, saya pun siap mendukung kepentingan rakyat dan umat. Itu komitmen saya bahwa dengan segala kekuatan saya dan Gerindra," ujarnya ketika itu.

Pernyataan ini menimbulkan spekulasi bahwa ada peluang Prabowo tidak akan jadi capres dan menyerahkan peluang tersebut kepada orang lain.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, sebenarnya masih ada kemungkinan Prabowo untuk menjadi king maker dan menyerahkan peluang capres kepada orang lain.

"Cukup terbuka mengusung calon lain dan Prabowo milih jadi king maker," ujarnya kepada Tagar News.

"Alasannya sederhana, Prabowo cukup realistis dengan kondisi politik saat ini, yang tak terlalu berpihak padanya. Salah satunya soal elektabilitas dan dukungan partai," sambungnya.

Jika Prabowo menjadi king maker, menurut Adi yang paling berpeluang untuk diusung di Pilpres 2019 adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Elektabilitas Anies kini, cenderung mendongkrak, ketimbang elektabilitas Prabowo.

"Jika liat kecenderungannya, Prabowo akan dukung Anies, karena Anies relatif bisa didongkrak elektabilitasnya. Apalagi, waktu Pilgub DKI Jakarta, Gerindra full back-up Anies," jelasnya.

Bukan tak mungkin, jika pada akhirnya Anies maju menjadi calon presiden melawan Jokowi, apa yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta akan terulang kembali keseruannya. Dan, Pilpres 2019 akan menjadi pertarungan Pilpres yang berasa Pilgub.

"Kalau mau seru, Anies harus didukung Prabowo melawan Jokowi. Ini akan menjadi pertarungan menarik, melanjutkan Pilgub DKI Jakarta tahun lalu. Bisa saja Pilpres 2019, akan jadi rasa Pilgub DKI Jakarta," pungkas Adi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan Prabowo akan tetap jadi capres. 

"Terkait pernyataan di ijtima ulama itu, itulah Prabowo seorang yang baik yang bijaksana, yang negarawan," tuturnya kepada Tagar News, di Jakarta, Senin (30/7).

Prabowo, menurutnya memang tak mau menonjolkan keegoisan pribadinya, di tengah berbagai tokoh partai politik dan tokoh ulama. "Prabowo memang ingin memberikan kesempatan kepada tokoh lain yang lebih dibutuhkan rakyat, jika memang ada. Namun, tak berarti menjadi king maker," katanya.

Riza menjelaskan, dari pembahasan internal Partai Gerindra, dukungan untuk Prabowo sudah solid.

"Di internal kami sudah selesai, Partai Gerindra, kami dari Aceh sampai Papua seluruh pegurus tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai tingkat pusat, sudah sepakat mengusung Prabowo sebagai calon presiden 2019," ungkapnya

Kenapa Prabowo? Wakil Ketua Komisi II DPR ini memaparkan, berdasarkan survei dari Partai Gerindra, satu-satunya lawan kuat untuk melawan Jokowi pada Pilpres 2019 adalah Prabowo.

"Karena berdasarkan survei popularitas, elektabilitas, dan lain-lain, hanya nama Prabowo yang bisa melawan Jokowi dan bisa memenangkan Pilpres 2019," ucap Riza.

Dengan kapasistas Prabowo yang mumpuni, di tengah situasi ekonomi kini, Partai Gerindra yakin bisa membawa Indonesia lebih baik ke depannya. ***

Berita terkait
0
Serangan ke Suharso Monoarfa Upaya Politik Lemahkan PPP
Ahmad Rijal Ilyas menyebut munculnya serangan yang ditujukan kepada Suharso Manoarfa merupakan upaya politik untuk melemahkan PPP.