UNTUK INDONESIA
Jusuf Kalla Tinjau Pembangunan UIII di Depok
Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau tiga paket proyek pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok.
Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau tiga paket proyek pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). (Foto: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Depok - Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau tiga paket proyek pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang berlokasi di Kecamatan Sukmajaya Depok, Kamis 21 Agustus 2019. 

Jusuf Kalla didampingi Menteri PAN-RB Syafruddin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menkominfo Rudiantara, serta Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga tiba di UIII sekitar pukul 08.30 WIB. Rombongan disambut Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Rektor UIII, Komaruddin Hidayat.

Penerimaan pertama mungkin hanya 500 mahasiswa, bertahap, jadi tidak sekaligus.

“Secara umum cukup maju, kecuali beberapa kendala pengadaan lahan yang harus kita selesaikan agar proses penyelesaiannya berjalan cepat karena tahun depan itu sudah harus operasional,” kata Wakil Presiden.

Lebih lanjut Wapres mengatakan, untuk persoalan lahan akan ditangani oleh Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Depok. Untuk itu akan segera diterbitkan Surat Keputusan (SK) tentang penertibannya. 

Kendala pembebasan lahan tidak akan menghambat proses akademik perkuliahan yang akan dimulai 2020, mengingat penerimaan mahasiswa baru akan segera dibuka secara bertahap.

“Penerimaan pertama mungkin hanya 500 mahasiswa, bertahap, jadi tidak sekaligus. Hal terpenting adalah ruang kuliah, asrama, ruang dosen sudah tersedia,” ucap Wapres.

Kampus UIII, kata Wapres,  hanya memanfaatkan 20 persen dari total luas komplek untuk bangunan gedung, sedangkan sisanya ruang hijau berupa taman. 

Proyek Pembangunan Kampus UIII termasuk dalam Proyek Strategis Nasional sesuai Perpres No. 57 Tahun 2016. Groundbreaking pembangunan Kampus UIII telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Juni 2018 lalu.

Pembangunan Kampus UIII dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap I oleh Kementerian Agama terdiri atas 3 paket pekerjaan. 

Paket I dengan total biaya Rp 714 M (2018 –2020) dikerjakan PT Waskita Karya sebagai kontraktor dan PT Virama Karya sebagai konsultan manajemen. Pekerjaan terdiri atas Gedung Rektorat, Gedung Fakultas A dan Plaza 3 Pilar dengan biaya Rp. 362 miliar dan progres saat ini mencapai 7,6%.

Untuk Paket II dengan total biaya sebesar Rp 168 M dikerjakan kontraktor PT Wijaya Karya dan konsultan PT. Bennatin Surya Cipta (MK) yang terdiri dari 5 unit rumah Dosen, 1 Tower Asrama Mahasiswa (pria), Rehabilitasi Bangunan dan Mechanical, Electrical, adn Plumbing (MEP) dengan biaya Rp 168 miliar dan progres mencapai 45,6%. Sedangkan paket 3 yaitu pembangunan infrastruktur kawasan dan pagar keliling dengan biaya Rp 184 miliar dan progres fisik 24%.

Sedangkan pembangunan Tahap II dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan total biaya Rp. 498 miliar, meliputi Masjid Kampus seluas 5.200 m2 senilai Rp 86 miliar untuk dapat menampung 1.880 jemaah, Perpustakaan Pusat seluas 16.556 m2 senilai Rp 244 miliar, serta Asrama Mahasiswi seluas 12.815 m2 senilai Rp 168 miliar terdiri dari 8 lantai.

Kementerian PUPR sendiri telah melakukan desain masterplan perencanaan teknis serta melakukan proses pelelangan untuk 3 paket pekerjaan tersebut dan rencana penandatanganan kontraknya dijadwalkan pada akhir Oktober 2019. []

Berita terkait
Kementerian PUPR Tingkatkan Akses 4 KSPN Prioritas
Kementerian PUPR tingkatkan konektivitas menuju 4 KSPN prioritas Pemerintah, yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, dan Labuan Bajo.
Kementerian PUPR Bangun Huntara di Palu dan Sekitar
Kementerian PUPR membangun hunian sementara (huntara) sebanyak 699 unit yang terdiri dari 8.388 bilik di 72 lokasi di Palu, Sigi dan Donggala.
Kementerian PUPR Bangun Huntara di Palu dan Sekitar
Kementerian PUPR membangun hunian sementara (huntara) sebanyak 699 unit yang terdiri dari 8.388 bilik di 72 lokasi di Palu, Sigi dan Donggala.
0
Relawan Dukung Jokowi dan Mahasiswa Tolak RKUHP
Komite Penggerak Nawacita mendukung aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).