Jakarta, (Tagar 28/2/2019) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjamin kalau menang dalam Pilpres 2019, Jokowi tidak akan otoriter.
"Saya tidak bicara karena saya ini anggota tim kampanyenya Jokowi. Tapi saya jamin pengalaman empat tahun lebih dengan Jokowi, beliau tidak pernah ada pikiran otoriternya. Kalau yang (kubu) sebelah, saya tidak tahu. Kita tidak bisa bicara yang kita tidak tahu, itu fitnah namanya nanti," kata Wapres JK dalam pidato kunci CNBC Indonesia Outlook 2019 di Hotel Westin Jakarta, Kamis (28/2), mengutip Kantor Berita Antara.
Berdasarkan pengalamannya sebagai wapres dua kali dan tiga kali mengikuti kontestasi pilpres, JK mengatakan, suatu negara dapat runtuh jika dipimpin oleh kepala negara yang otoriter.
Indonesia, lanjut JK, pernah mengalami keterpurukan akibat dipimpin oleh Presiden Soeharto di masa Orde Baru yang otoriter. Pengalaman buruk tersebut seharusnya bisa dijadikan pembelajaran supaya Indonesia tidak lagi mendapat pemimpin otoriter.
"Kenapa Soeharto jatuh dengan keras? Ya karena pemerintahannya otoriter dan nepotisme. Pak Harto 30 tahun (berkuasa), kemudian ekonomi banyak dikuasai oleh lingkungan terbatas, monopolistik. Maka jatuhlah ekonomi kita," kata JK di hadapan para pelaku ekonomi dan pengusaha.
Selain tidak otoriter, JK pun berani menjamin bahwa Jokowi tidak menerapkan praktik nepotisme, mengingat ketiga anaknya tidak ada yang memiliki kepentingan di perusahaan milik negara.
"Zaman dulu kalau anak menteri, apalagi anak presiden tidak ikut bisnis pemerintah, itu tidak benar. Sekarang, anak kita baru muncul di kantor sudah dibicarakan (orang). Apalagi anak Pak Jokowi, yang satu (bisnis) katering jual martabak, yang satu jual pisang goreng," tambahnya.
Wapres mengimbau para pengusaha di Indonesia untuk tidak perlu khawatir terhadap dampak negatif dari Pilpres 2019.
Baca Juga: Mahfud MD: Hati-hati, Mendekati Pilpres 'Sumbu Makin Pendek'
Para pengusaha juga tidak perlu berbondong-bondong ke luar negeri menjelang pemungutan suara karena takut akan dampak ekonomi pascapilpres.
"Jadi saya jamin sama anda di sini bahwa apabila Jokowi menang tentu akan begini akibatnya (ekonomi stabil), akan terus saja begini. Jadi kalian tak usah khawatir, tak usah ke Singapura lah," ujarnya.
JK juga menjamin Pilpres 2019 akan berjalan aman karena pada dasarnya tidak ada partai yang memperjuangan kepentingan politik tertentu, melainkan berupaya untuk mendapatkan porsi kekuasaan lebih.
"Kita tidak perlu khawatirkan (dampak pemilu), karena Indonesia itu bagaimana pun, apalagi sekarang, tidak jelas siapa lawan siapa. Partai itu begitu banyak, jadi kepentingannya tidak ada, hanya bagaimana mendapat porsi yang lebih baik," kata JK.
Sifat partai politik di Indonesia sangat dinamis, dalam arti dapat menyesuaikan diri untuk berada di kubu tertentu dan bisa saja berpindah dukungan di pemilu berikutnya.
JK mencontohkan Partai Golongan Karya (Golkar) adalah salah satu partai yang dinamis. Pada Pemilu 2014, partai beringin itu memberikan dukungan kepada capres Prabowo Subianto. Namun di Pemilu 2019, Partai Golkar menyatakan dukungan ke capres Joko Widodo.
"Kayak Golkar lah, partai saya. Lima tahun lalu sama-sama Prabowo, melawan Jokowi. Sekarang, (Golkar) ada di Jokowi, melawan Prabowo. PAN juga begitu," tambahnya.
Pilpres 2019 yang hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden memang membawa tensi tinggi di kalangan masyarakat, karena tidak adanya kubu poros tengah.
Namun, JK mengatakan, ketegangan selama masa kampanye pilpres tersebut hanya terjadi di dunia maya. Sedangkan kenyataannya, politikus pendukung dua pasangan calon tersebut tetap berteman.
"Yang ribut itu sebenarnya bukan di lapangan, di media sosial saja. Di lapangan aman-aman saja, ketemu peluk-pelukan, cium-ciuman. Tidak ada suatu hal yang membawa kita perlu khawatir tentang pemilu ini," tambahnya. []
