UNTUK INDONESIA
Jumat Minggu Pertama, ASN Ogah Naik Kendaraan Umum
ASN di wilayah DKI Jakarta, diperintahkan untuk tidak membawa kendaraan baik mobil maupun motor, setiap Jum'at minggu pertama setiap bulannya.
Puluhan motor terparkir diatas pedestrian. Menutupi plang Kantor BPN Jakarta Timur, Jum'at (7/12). (Foto: Tagar/Eno Suratno Wongsodimedjo)

Jakarta, (Tagar 10/12/2018) - Pemberlakuan Instruksi Gubernur No 150 tahun 2013 tentang Penggunaan Kendaraan Umum Bagi Pejabat Dan Pegawai Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, ternyata tidak efektif dan tidak mampu mengatasi kemacetan di Ibukota.

Dalam instruksi tersebut, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di wilayah DKI Jakarta, diperintahkan untuk tidak membawa kendaraan baik mobil maupun motor, setiap hari Jum'at minggu pertama setiap bulannya.

Bukan hanya tidak efektif, peraturan yang diteken pada tanggal 30 Desember 2013 oleh Ir. Joko Widodo semasa menjabat sebagai Gubernur DKI justru membuat simpul kemacetan baru di wilayah sekitar kantor pemerintahan.

Kantor Walikota Jakarta Timur, misalnya. Ratusan kendaraan roda dua terparkir diatas emplasemen ruang pedestrian sepanjang jalan Dr. Sumarno, tepat di samping pintu masuk gedung tersebut, pada Jum'at, (7/12). Beberapa kendaraan roda empat, terlihat terparkir di sisi badan jalan sekeliling kantor.

Pelataran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang berada di sekitar Kantor Walikota Jakarta Timur juga tak luput dijadikan lahan parkir puluhan kendaraan roda dua dan roda empat. Beberapa dari kendaraan yang diparkir di area SPBG yang belum difungsikan tersebut tampak ber plat merah.

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Timur, yang letaknya tidak jauh dari Kantor Walikota Jakarta Timur juga demikian. Puluhan kendaraan roda empat dan roda dua terparkir di sisi badan jalan. 

Membuat jalanan akses menuju pemukiman warga menjadi macet dan semrawut. Beberapa kendaraan yang terparkir bahkan menutupi plang nama yang berada tepat di depan kantor pertanahan tersebut.

Menurut seorang pemilik ruko yang menjajakan alat-alat perkantoran dan jasa fotocopy, jalanan kerap dijadikan lahan parkir liar setiap hari Jum'at minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya.

"Iya bang, rame disini. Macet. Kaya gini tiap Jum'at doang. Minggu pertama ama minggu ketiga kalo gak salah," tutur pria tambun yang tak mau disebutkan namanya itu.

Warga yang bermukim disekitar gedung Kantor Badan Pertanahan Kota Jakarta Timur juga mengeluhkan hal yang sama. Mobilitas warga kerap terganggu karena banyaknya kendaraan yang terparkir di sisi badan jalan.

"Iya ini kan tiap Jum'at doang. Terganggulah, apalagi kalo pagi," tutur Fadhilah, Warga RT 016/08 Cakung yang ditemui Tagar News di sekitar kemacetan (7/12).

Kasubag TU Kantor Badan Pertanahan Kota Jakarta Timur, Edison mengaku keberatan apabila kemacetan dan kesemrawutan yang terjadi disekeliling kantornya dianggap karena Pegawai Negeri Sipil dari Kantor Badan Pertanahan yang membawa kendaraan.

Menurut dia dan seorang staffnya, kemungkinan besar kendaraan yang parkir di sisi badan jalan dan diatas pedestrian merupakan kendaraan milik pemohon yang ingin mengurus surat-surat tanah, tapi tidak mendapat lahan parkir resmi di kantornya.

"Kalo (kantor) kita, pemohon-pemohon itu masuk. Yang sebisa masuk. Kalo gak bisa masuk biasanya dia, diluar situ biasanya dia," terang Edison.

Lebih lanjut, staff dari Kasubag mensinyalir kalau puluhan kendaraan tersebut adalah milik pegawai Kantor Walikota Jakarta Timur.

"Itu mobilnya orang-orang walikota, dari sepanjang sana itu bukan tamunya orang BPN. Jadi itu mobilnya orang walikota justru itu," tutur staff Edison.

Edison menerangkan, bahwa jumlah pegawai di BPN yang memiliki mobil, kemungkinan hanya 20 orang saja. Demikian juga pegawai pemilik mobil biasanya tidak selalu datang ke kantor karena dinas di luar.

"Yang punya mobil tuh paling, ya cuma pejabat struktur aja, 20. Itupun belum tentu ada di sini kan," tutup Edison. []
 
Saat Tagar News menyambangi Kepala Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, Sis Supadmi untuk melakukan konfirmasi, beliau menolak untuk ditemui.

Wartawan Tagar News sempat disuruh menunggu. Meski begitu, beberapa waktu kemudian staffnya datang dan mengatakan kalau atasannya sedang terlalu sibuk dan tidak bisa ditemui.


Berita terkait
0
Mahfud MD Siap Dilantik Jadi Menteri Hari Rabu
Mahfud MD menyatakan siap dilantik pada hari rabu, 23 Oktober 2019 mendatang.