Yogyakarta - Presiden Joko Widodo menunjuk Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Penunjukan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 33/TPA Tahun 2019.
Surat tersebut sebelumnya sempat viral di Yogyakarta melalui WA Group. Awalnya, Hasto memilih bungkam saat ditanya perihal surat penunjukkan tersebut.
Hasto hanya menyebutkan, Selasa 14 Mei 2019 berangkat ke Jakarta untuk menemui Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Pria yang menjabat bupati Kulon Progo selama dua periode ini mengaku belum mengetahui ada agenda apa dalam pertemuan nanti. "Saya dipanggil Pak Pramono ke Jakarta. Setelah itu saya juga harus bertemu Ibu Puan," katanya di Kulon Progo, Selasa 14 Mei 2019.
Hasto mengatakan, dalam telepon yang diterimanya, hanya diminta untuk datang ke Sekretariat Kabinet. Sebagai bupati, kata dia, harus siap saat pemerintah pusat mengundangnya untuk koordinasi. "Tidak dijelaskan (agenda apa), saya hanya diminta untuk datang," ujar dia.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo. (Foto: Istimewa)
Hasto tidak mau berspekulasi perihal undangannya ke Jakarta itu berkaitan dengan penunjukan dirinya sebagai Kepala BKKBN. Faktanya, kata dia, sampai detik ini belum menerima bentuk fisik surat keputusan tersebut.
"Jujur saya tidak tahu. Sampai sekarang kebenaran surat itu juga belum tahu. Hitam putih secara tertulis juga belum ada," akunya.
Hasto mengakui, surat keputusan tersebut sudah menjadi viral. Hal tersebut juga sudah disampaikan kepada Gubernur DIY Sri Sultan HB X.
Saat itu, Sultan HB X juga masih memberikan arahan agar tidak perlu banyak berkomentar, teemasuk di media massa. Semuanya harus menunggu kepastian atas surat keputusan tersebut. "Ngarso Dalem (Sultan HB X) juga minta untuk tidak banyak berkomentat, nunggu sampai jelas," jelas Hasto.
Jika surat tersebut benar, apakah Hasto siap menerima jabatan itu? Hasto mengaku setiap jabatan yang diemban merupakan amanah.
"Jabatan itu bukan dikejar, tapi amanah. Sehingga kalau memang akan diberikan (amanah) harus siap. Ya, bismillah," ujarnya.
Hasto Wardoyo merupakan Bupati Kulonprogo yang berpasangan dengan Sutedjo sebagai wakilnya. Saat Pemilihan Bupati lalu, pasangan Hasto Wardoyo - Sutedjo ini diusung oleh PDIP, PAN dan Golkar. Hasto sendiri memiliki kartu tangga anggota (KTA) PDIP.
Di bagian lain, Ketua DPD PDIP DIY Bambang Praswanto mengatakan, jika benar Hasto Wardoyo diangkat sebagai Kepala BKKBN oleh Presiden Jokowi, tentu menjadi prestasi besar dalam karirnya.
Hanya saja, kata dia, sampai saat ini DPD PDIP DIY belum menerima laporan resmi dari Hasto Wardoyo. "Belum lapor, mungkin belum mendapatkan surat secara formal," ungkapnya.
Dia mengungkapkan, jika benar diangkat sebagai Kepala BKKBN, tentu ada proses pergantian bupati. Proses mengganti bupati itu tidak mudah, lewat DPRD. Kalau memungkinkan didobel saja, sebagai Kepala BKKBN sekaligus bupati," lanjutnya.
Namun, hal tersebut menjadi kewenangan Presiden Jokowi. "Tetapi kalau memang harus diganti kita proses di DPRD Kulon Progo," tandasnya.
Baca juga:
