Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar dilakukan evaluasi serta monitoring secara berkala untuk industri-industri yang mendapatkan insentif terkait harga gas. Hal itu dikatakan Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) secara online (daring), Rabu, 18 Maret 2020.
"Harus ada disinsentif, harus ada punishement untuk industri yang tidak memiliki performance sesuai yang kita inginkan," kata Jokowi dalam Ratas mengenai Penyesuaian Harga Gas untuk Industri dan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi.
Dalam Ratas itu, Jokowi juga mengungkapkan ingin mengukur dampak penurunan harga BBM. "Terkait harga BMM, kita tahu harga minyak dunia sekarang ini turun hingga ke level kurang lebih 30 dolar per barel. Karena itu saya minta dikalkulasi, dihitung dampak harga minyak dunia terhadap perekonomian, terutama terhadap harga BBM baik BBM bersubisidi maupun BBM non subsidi. Dan juga dihitung berapa lama penurunan ini akan terjadi, kemudian perkiraan harga BBM ke depan, " ucap Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Beri Tiga Opsi Penyesuaian Harga BBM dan Gas
Kita harus merespon penurunan harga minyak dunia dengan kebijakan yang tepat.
Presiden Jokowi juga meminta untuk merespon penurunan harga minyak dunia dengan kebijakan yang tepat. "Kita juga harus bisa memanfaatkan momentum dan peluang ini untuk perekonomian nasional," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 itu.
"Kita harus merespons dengan kebijakan yang tepat dan kita juga harus bisa memanfaatkan momentum dan peluang ini, dari penurunan minyak ini untuk perekonomian negara kita," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 tersebut.
Sebelumnya Jokowi menyebutkan pemerintah menyiapkan tiga opsi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga bahan bakar gas (BBG) untuk mengatasi lonjakan harga minyak dunia. Salah satu opsi yang disampaikan Jokowi dalam ratas soal penyesuaian harga gas untuk industri dan bahan bakar minyak non subsidi, ialah membebaskan impor gas bagi industri. "Terkait harga gas untuk industri kita sudah berbicara pada 6 Januari yang lalu, dan saat itu saya telah memberikan tiga opsi yang saya minta dihitung dikalkulasi," tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Bimbang Terapkan Lockdown, Mardani: Slowdown
Presiden Jokowi menyebutkan opsi pertama mengurangi atau bahkan menghilangkan jatah pemerintah. Opsi kedua pemberlakuan domestic market obligation (DMO). "Dan, opsi ketiga, membebaskan impor gas untuk industri," tuturnya. []
