UNTUK INDONESIA
Jokowi Minta Belanja Kementerian Utamakan Produk Dalam Negeri
Jokowi minta pengendalian inflasi saat ini tidak bisa hanya berfokus pada upaya pengendalian harga, tetapi harus diarahkan untuk penguatan UMKM.
Pers rilis Presiden Jokowi terkait UU Ciptaker yang disiarkan oleh akun resmi Sekretariat Presiden. (Tagar/Youtube)

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan sejumlah hal penting mengenai upaya pengendalian inflasi. Hal itu disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020.

Menurutnya pandemi Covid-19 yang melanda 215 negara telah menimbulkan tekanan berat terhadap perekonomian baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Oleh karena itu, ia menyebut, kebijakan pengendalian inflasi saat ini harus diarahkan untuk mencari titik keseimbangan sekaligus untuk memberikan stimulus kepada produsen agar tetap berproduksi.

Saya telah minta agar belanja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri

Dalam situasi saat ini, Jokowi mengatakan bahwa harga berbagai barang dan jasa memang rawan mengalami tekanan yang signifikan. Oleh karena itu, ia berharap agar semua pihak dapat menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran.

Dia berpandangan, hal ini penting untuk dilakukan agar di saat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal tidak lantas menimbulkan tekanan terhadap harga-harga tersebut.

"Menjaga keseimbangan supply-demand sangat penting. Agar disaat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga," ucap Jokowi pada kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 22 Oktober 2020.

Selain itu, ia menyatakan, pengendalian inflasi saat ini tidak bisa hanya berfokus pada upaya-upaya pengendalian harga, tetapi juga harus diarahkan untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM.

"Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer. Mulai dari PKH, bantuan sosial tunai, BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, hingga Bansos Produktif untuk Bantuan Modal UMKM," kata Jokowi.

RI-1 ini menekankan dengan berbagai skema bantuan tersebut pemerintah berharap agar konsumsi rumah tangga semakin meningkat, menaikkan kembali permintaan, dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya penawaran atau pasokan.

Ia juga berharap agar pemerintah daerah dapat memperkuat kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan mempercepat realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi termasuk untuk sektor UMKM.

"Saya telah minta agar belanja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri baik produk pertanian maupun produk-produk UMKM," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. []

Berita terkait
Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Jaga Daya Beli Masyarakat
Jokowi meminta pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran agar daya beli masyarakat lekas pulih.
Jokowi Minta GP Anshor Beli Produk Dalam Negeri
Presiden Jokowi meminta agar seluruh anggota GP Ansor membeli produk-produk dalam negeri.
Omnibus Law Bisa Jadi Solusi Stunting dalam Negeri
Peneliti CIPS Felippa Ann Amanta mengungkapkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja berpeluang menjadi salah satu solusi menurunkan fenomena stunting.
0
Jokowi Minta Belanja Kementerian Utamakan Produk Dalam Negeri
Jokowi minta pengendalian inflasi saat ini tidak bisa hanya berfokus pada upaya pengendalian harga, tetapi harus diarahkan untuk penguatan UMKM.