UNTUK INDONESIA
Jokowi Kuat di Jabar, Prabowo Panik Copot Mulyadi
Jokowi kuat di Jabar, Prabowo panik copot Mulyadi. Rencananya dia bakal digantikan oleh Brigjen (Purn) Taufik Hidayat.
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat (Jabar) Mulyadi mengakui dirinya dicopot dan diganti dengan Brigjen (Purn) Taufik Hidayat. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung, (Tagar10/9/2018) - DPP Partai Gerindra akhirnya mencopot Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat (Jabar) Mulyadi dan digantikan rencananya oleh Wakil Ketua DPP Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) Brigjen (Purn) Taufik Hidayat.

Pencopotan Mulyadi dilakukan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto karena erat kaitannya dengan kepentingan konsolidasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Jabar. Terkhusus untuk memenangkan kembali perolehan suara di Jabar seperti pada Pilpres 2014 yang mampu mendulang suara 14.167.381 atau setara 59,78%.

Mulyadi menuturkan, dirinya dicopot dari jabatan Ketua DPD Partai Gerindra Jabar karena alasan strategis yaitu, Pemilihan Legislatif terutama Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

“Pak Prabowo mempunyai pertimbangan strategis sehingga saya diganti, dan pencopotan ini erat kaitannya dengan setelah ditunjuknya Djoko Santoso menjadi Ketua Tim Sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang berlatar belakang militer, sehingga di Jabar pun perlu diganti dengan berlatar belakang yang sama,” tutur Mulyadi di Bandung, Senin (10/9/2018).

Lebih lanjut Mulyadi menjelaskan, karena Ketua Tim Sukses pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dijabat oleh Djoko Santoso yang berlatar belakang militer sehingga dinilai diperlukan sosok yang belakang sama, sehingga konsolidasi akan lebih mudah khususnya mengenai strategi di daerah.

Tangan Kanan Jokowi

Selain itu, terang Mulyadi, pertimbangan digantinya Ketua DPD Partai Gerindra Jabar dengan yang berlatar belakang militer atau kepolisian karena alasan saat ini Jabar menjadi wilayah yang paling sulit untuk dimenangkan. Hal ini terbukti mengingat di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar dimenangkan oleh Ridwan Kamil dengan Uu Ruzhanul Ulum yang merupakan pendukung kubu Joko Widodo, khususnya Ridwan Kamil yang dinilai menjadi tangan kanan Joko Widodo paling kuat di Jabar, khususnya pengaruhnya di Jabar.

“Sehingga di Jabar sangat penting diperlukan sosok jenderal (militer) yang tentunya memiliki strategi “perangnya” bisa diaplikasikan di konsolidasi Pilpres 2019 ini,” terang Mulyadi.

Namun demikian, meskipun dirinya dicopot dari jabatan Ketua DPD Partai Gerindra Jabar, hal ini tidak akan mengubah struktur partai di tubuh DPD Gerindra Jabar. Hal ini dipastikan Mulyadi setelah pada Sabtu malam dirinya dipanggil oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra (Ahmad Muzani) untuk membicarakan terkait pencopotan dirinya dari jabatan Ketua DPD Partai Gerindra Jabar.

“Saya dengar tidak akan ada pergantian struktur, hanya pada Ketua DPD Partai Gerindra Jabar saja,” ucapnya.

Meskipun dirinya tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jabar, Mulyadi yakin dengan posisinya yang saat ini menjadi salah satu Ketua DPP Partai Gerindra justru akan memberikan manfaat lebih untuk Partai Gerindra, khususnya untuk kepentingan kemenangan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

“Saya salah satu Ketua DPP Partai Gerindra, tetapi SK-nya memang belum ada (tunggu saja),” ujarnya.

Di tempat yang berbeda, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jabar, Daddy Rohanady mengakui belum mengetahui secara pasti Mulyadi dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jabar dan akan digantikan oleh kader lain yang berlatar belakang militer atau kepolisian. Sebab, sampai saat ini belum ada SK mengenai pencopotan ataupun pergantian jabatan dari ketua yang lama ke yang baru.

“Belum ada SK baru, diakui wacana pergantian tersebut selalu ada dan tidak aneh juga di sebuah partai,” jelasnya.

Namun demikian, diakui Mulyadi, dia memang mengajukan pengunduran diri bukan pencopotan. Tetapi selama belum ada SK yang baru berarti Mulyadi saat ini masih menjabat menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Jabar.

“Apabila orang mengundurkan diri kan pasti diganti, tetapi selama sekarang belum ada SK baru artinya pengunduran diri atau pencopotan belum diterima (belum sah),” terangnya.

Adapun apabila ke depannya Mulyadi akhirya diganti, maka biasanya struktur kepengurusan akan diganti pula. Namun demikian, dirinya belum melihat konstelasi terakhir seperti apa. “Kita lihat saja nanti apakah Mulyadi jadi diganti dan apakah strukrur kepartian nantinya pun akan diganti atau berubah pula,” ujarnya. []

Berita terkait
0
Pengamat Sebut Kebijakan Susi Langgar Regulasi
Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo diminta tidak melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal karena melanggar banyak regulasi.