Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju bakal rapat finalisasi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 29 Januari 2020.
Saya lihat dan baca lagi buruh itu sangat tidak dirugikan.
"Nanti itu final rapat. Kemarin semua sudah paraf sih, tapi presiden ingin betul-betul jangan ada yang merasa tidak didengar," kata Luhut di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Januari 2020.
Dia menuturkan, pembahasan sudah matang dan bisa dibilang sudah selesai. Namun, menurutnya, presiden ingin RUU Omnibus Law dibuat dengan sangat matang.
"Kalau saya pribadi sudah tidak ada lagi. Masih dari buruh apalagi, kita dengerin, padahal itu saya lihat dan baca lagi buruh itu sangat tidak dirugikan, sama sekali tidak dirugikan," ucap Luhut.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Januari 2020. (Foto: Tagar/Popy)Dia menjelaskan, dalam draf RUU Omnibus Law Cilaka, banyak keuntungan bagi masyarakat. Bahkan, ia menyebut, peluang lapangan pekerjaan akan semakin terbuka lebar.
"Karena diberikan kompensasi yang bagus segala macam yang bagus, tapi harus disiplin, produktif. Jangan kamu dikasih bayar tapi enggak produktif, malas , itu kan enggak bener juga. Itu kan orang jadi enggak mau datang buat investasi. Dengan Omnibus Law ini kan akan menciptakan lapangan kerja yang kalau kami hitung 3 juta tambahan lapangan kerja," tutur Ketua Dewan Penasihat partai Golkar tersebut.
Selain itu, Luhut menjelaskan mengenai pembahasan RUU Omnibus Law soal Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang hingga kini masih didiskusikan bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD.
"Lagi kita kerjain dengan pak Mahfud. Jadi biar selesai dulu yang ini (Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja). Hari ini kan rapat terakhir, penyerahan ke parlemen," tutur dia.