Yogyakarta - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan, secara hukum sengketa hasil Pemilu Presiden sudah selesai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"MK sudah selesai, move on. Tapi komunikasi publik harus diperbaiki misalnya demo di medsos jangan lagi. Demo di jalanan juga tidak perlu ada," ujar Jimly saat menghadiri Silaturahmi ICMI DIY di DPD RI perwakilan DIY jalan Kusumanegara Yogyakarta, Sabtu 29 Juni 2019.
Namun, harus diakui di medsos komentar miring masih banyak di jumpai. "Kalau baca (komentar di medsos) ya jangan baper. Namanya kadang-kadang anak muda di Twitter kayak gitu. Ndak usah dibaca, nggak usah ditanggapi gitu loh," ujar dia.
Berita lainnya: Warga Yogyakarta Merasa PPDB Zonasi Seperti Berjudi
Banyak pihak mendorong agar ada rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Namun, bagi Jimly, rekonsiliasi tidak bisa dipaksakan. "Rekonsiliasi itu nanti alami saja," kata Jimly.
Mantan Ketua MK ini mengungkapkan, yang perlu dilakukan saat ini adalah merawat dinamika politik yang ada. "Yang penting para tokoh bangsa, tokoh politik para pemimpin formal dan informal dengan kesadaran mengurangi ujaran kebencian," kata dia.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini mengatakan, statement negatif dan menebar kebencian akan menjadikan suasana kembali memanas. Kubu yang menang dan kalah sama banyaknya.
"Kan 178 juta, yang satu 85 juta, satunya lagi 68 juta. Itu banyak sekali, 68 juta orang ingin ganti Presiden itu banyak sekali. Kalau 10 persen saja emosional kan 7 juta orang," kata Jimly.
Berita lainnya: Masjid Syuhada Yogyakarta, Masjid Para Pejuang NKRI
Untuk itu, Jimly menegaskan, agar pihak yang menang tidak merendahkan yang kalah. "Jadi yang menang tanpa ngasorake (merendahkan) dan kalah juga jangan mencibir air," kata dia.
Di tempat terpisah, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menilai, pihak yang memancing suasana keruh justru dari para elit politik. Di masyarakat bawah, usai coblosan sebenarnya sudah selesai.
"Masyarakat (bawah) itu sudah selesai, tapi partai politiknya itu lho, elit politiknya yang sering begitu (menebar kebencian)," ujar dia.
Raja Keraton Yogyakarta ini mengatakan, negara Indonesia adalah negara hukum. MK merupakan lembaga hukum, apa yang sudah diputuskan harus dihormati. []
Berita lainnya: Alasan Sultan Hamengku Buwono X Tolak Tol Yogyakarta
