Berlin - Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman, Heiko Maas, minta Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, tidak berpolitik dari wilayah Jerman. Maha Vajiralongkorn memang dikabarkan lebih sering bermukim di rumah mewahnya di negara bagian Bayern.
Menlu Heiko menanggapi pertanyaan anggota parlemen dari Partai Hjau dan menegaskan, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn tidak dibenarkan menjalankan politik dari wilayah Jerman.
"Kami telah memperjelas bahwa politik tentang Thailand tidak boleh dilakukan dari tanah Jerman," kata Heiko Maas hari Rabu, 7 Oktober 2020, kepada parlemen. "Jika ada tamu di negara kami yang menjalankan urusan negara mereka dari wilayah kami, kami akan selalu bertindak untuk menangkal itu."
Anggota parlemen darim Partai Hijau, Frithjof Schmidt, sebelumnya melayangkan beberapa pertanyaan kepada pemerintah mengenai posisi Jerman terhadap aksi protes yang meluas di Thailand menuntut reformasi dan menentang rezim militer yang didukung Kerajaan Thailand.
"Mengapa pemerintah Jerman menolerir perilaku yang sangat tidak biasa ini - dan menurut pendapat saya ilegal - seorang kepala negara asing yang melakukan politik di tanah Jerman?,” tanyanya.
Baik Istana Kerajaan di Bangkok maupun pemerintah Thailand tidak menanggapi permintaan komentar tentang hal ini.
Kebanyakan tinggal di Jerman. Raja Vajiralongkorn, 68 tahun, naik takhta Thailand sejak 2016, tetapi dia menghabiskan sebagian besar waktunya di negara bagian Bayern, tempat putranya yang berusia 15 tahun bersekolah.
Hotel mewah yang disewa Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, di negara bagian Bayern, Jerman (Foto: dw.com/id).Dia disebut memiliki villa mewah di dekat Danau Starnberger, namun lebih sering menyewa hotel mewah di kawasan itu karena membawa lebih 100 pengiring.
Para pengunjuk rasa yang menuntut reformasi di Thailand mengeritik keluarga kerajaan, hal yang selama ini tabu di negara itu. Namun para pengunjuk rasa mengeluh tentang mahalnya biaya untuk raja yang kebanyakan tinggal di Eropa.
Para pemrotes hari Kamis (8/10) mengatakan mereka akan berkumpul lagi minggu depan untuk menekan pemerintahan militer agar mundur dan menyerukan reformasi monarki di Thailand [hp/rzn (dpa, rtr)]/dw.com/id. []
