Jakarta - Jepang memperpanjang masa tugas 50.000 serdadu AS di wilayahnya selama lima tahun ke depan. Perlindungan berbanderol hampir Rp 26 triliun per tahun itu dirasa vital untuk menghadapi ancaman China dan Korea Utara
Pemerintah Jepang meningkatkan anggaran untuk pangkalan militer Amerika Serikat di wilayahnya sebesar lima persen. Menurut perjanjian terbaru yang diumumkan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, itu, Tokyo akan membayar 211 miliar yen atau hampir Rp 26 triliun setiap tahun, selama lima tahun mendatang.
Perjanjian baru ini "akan menginvestasikan sumber daya yang lebih besar untuk memperdalam kesiapan dan kemampuan interoperabilitas kita,” kata Blinken dalam pembukaan pertemuan virtual antara pejabat pertahanan kedua negara, 7 Januari 2022.
"Sekutu kami tidak hanya harus memperkuat perlengkapan yang ada, tetapi juga mengembangkan teknologi baru,” imbuhnya, antara lain merujuk pada sistem pertahanan terhadap peluru kendali hipersonik China dan Korea Utara.
Jepang tidak hanya membiayai gaji serdadu dan pegawai, tetapi juga membayar ongkos pengoperasian gedung di pangkalan-pangkalan militer AS.
Tank Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGDDF) Type 90 menembakkan senjatanya ke sasaran selama latihan tahunan di Minami Eniwa Camp Senin, 6 Desember 2021, di Eniwa, di pulau Hokkaido utara Jepang (Foto: voaindonesia.com/AP)Perjanjian lima tahunan antara kedua negara itu seharusnya diperpanjang pada 2020 silam. Namun perundingan dibekukan menyusul tuntutan bekas Presiden Donald Trump agar Jepang membayarkan kontrobusi yang lebih besar.
Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, mengatakan kepentingan AS adalah "mengembangkan peran dan misi kami agar sesuai dengan kemampuan Jepang dalam berkontribusi terhadap perdamaian dan stabiltas regional.”
Ketegangan picu perlombaan senjata. Jepang belum lama ini mencabut doktrin pasifis anti-perang dari dalam konstitusi. Sejak itu Tokyo giat merangkai aliansi dengan AS, dan baru-baru ini Australia, seiring menguatnya hegemoni China.
Situasi di kawasan saat ini kembali memanas menyusul kisruh dengan Taiwan. Negeri kepulauan yang oleh China diklaim sebagai wilayahnya itu membina hubungan erat dengan Tokyo dan Washington.
"Aksi provokatif Beijing meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan, Laut China Timur dan Selatan,” kata Blinken, sembari menyebut program peluru kendali Korea Utara sebagai "ancaman aktual” terhadap keamanan regional.
Seusai pertemuan, kedua pihak menerbitkan surat pernyataan bersama yang menentang "upaya China melangkahi tatanan hukum global,” untuk melancarkan klaim teritorial di perairan Asia Pasifik.
AS dan Jepang juga mengungkapkan "kekhawatiran serius” terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Xinjiang, Hong Kong, serta menyerukan "perdamaian dan stabilitas” di Selat Taiwan.
Menanggapi pernyataan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengungkapkan reaksi Beijing digerakkan oleh "kekecewaan besar dan sikap oposisi terhadap tindakan AS, Jepang dan Australia, mencampuri urusan dalam negeri China.”
"AS, Jepang dan Australia berbicara tentang kemerdekaan, keterbukaan dan toleransi, padahal faktanya mereka bersekongkol membentuk grup kecil, dan membidik negara lain, demi unjuk kekuatan, dan melakukan intimidasi militer,” katanya pada hari Jumat, 7 Januari 2022.
Pada hari Kamis, 6 Januari 2022, Jepang dan Australia menandatangani perjanjian "tengaran” untuk memperkuat kerjasama pertahanan. Bulan lalu, Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, mengumumkan rekor anggaran pertahanan baru sebesar 47.2 miliar dolar AS atau hampir Rp 700 triliun. Kenaikan itu merupakan yang kesepuluh dalam satu dasawarsa terakhir [rzn/hp (rtr,ap)]/dw.com/id. []
Rekor Baru Anggaran Tahunan dan Belanja Pertahanan Jepang
Jepang dan Vietnam Pertimbangkan Pertahanan Siber Hadapi China
Hadapi Ancaman Korut, Jepang Memperluas Sistem Senjata Aegis
Menlu Blinken ke Jepang dan Korea Selatan Bahas Isu China
