Jakarta - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengaku geram dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang diisukan akan menghapus mata pelajaran sejarah dari kurikulum pendidikan.
Jazilul secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya apabila Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus pelajaran sejarah dari kurikulum pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA).
Kebijakan ini lahir dari Mendikbud yang buta sejarah dan kurang paham pentingnya sejarah.
"Mendikbud Nadiem Makarim buta sejarah," kata Jazilul, dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Minggu, 20 September 2020.
Baca juga: Fadjroel Terangkan Pelajaran Sejarah Tetap Ada di Kurikulum
Menurutnya, langkah Nadiem justru tanpa sengaja telah melemahkan visi pendidikan dan mental bangsa, karena sangat tidak mungkin pelajaran sejarah dihapus dari kurikulum pendidikan.
"Ini jelas langkah mundur, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah 'Jasmerah'," ucapnya.
Jazilul mengatakan apabila kebijakan itu diterapkan, maka akan menjadi ancaman bagi identitas dan jati diri generasi muda Indonesia, sehingga bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang Indonesia akan bubar.
"Percayalah, lambat laun, Indonesia akan kehilangan identitas, jatidiri. Kebijakan ini lahir dari Mendikbud yang buta sejarah dan kurang paham pentingnya sejarah," ujarnya.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid. (Foto: Ist)Untuk itu ia meminta agar Nadiem Makarim mengurungkan niatnya dan kembali belajar soal sejarah pendidikan di Indonesia.
"Untuk merumuskan visi dan misi pendidikan ke depan, Mendikbud harus belajar lagi, supaya tidak mudah begitu saja menghilangkan pelajaran sejarah dari kurikulum SMA," tutur pria yang kerap disapa Gus Jazil tersebut.
Diketahui sebelumnya, muncul petisi daring (online) yang mengusung isu soal mata pelajaran sejarah untuk SMA dan sederajat. Petisi di change.org atas nama Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) berjudul 'Kembalikan posisi mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran wajib bagi seluruh anak bangsa' telah mendapat 10.473 tanda tangan hingga Jumat, 18 September 2020.
Baca juga: Desakan Agar Sejarah Jadi Mata Pelajaran Wajib di Sekolah
Sebagai informasi, petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mereka menyebut tidak rela jika pelajaran sejarah dihapus dari kurikulum pendidikan.
"Tempatkan mata pelajaran sejarah di struktur kurikulum dalam kelompok mata pelajaran dasar atau umum yang wajib diajarkan kepada seluruh anak bangsa di semua tingkatan kelas (X, XI, XII) dan jenjang (SMA/SMK/MA/MAK)!" bunyi petisi itu.
Petisi muncul dengan beredarnya dokumen digital bersampul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Judulnya, 'Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional', dalam dokumen tertulis tanggal 25 Agustus 2020.
Wacana penghapusan pelajaran sejarah memang sempat mencuat dan dikomentari politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko. Dia menyarankan, pelajaran sejarah jangan dihapus di jenjang menengah.
"Pakai pendekatan atau metode baru yang kritis dan analitis. Bukan hapalan. Tujuannya menumbuhkan keterampilan analisis yang holistik dan empati kemanusiaan dari peristiwa-peristiwa masa lalu..Tumbuhkan #KecerdasanSejarah anak muda," cuit @budimansudjatmiko.
Kemudian, politisi Gerindra Fadli Zon berpendapat, seandainya pelajaran sejarah dihapus maka identitas bangsa akan hilang dan Indonesia akan bubar. []
