Jadi UPP Kategori Sangat Baik, MenPANRB Apresiasi Upaya Kominfo

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo, menerima penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) Kategori A- atau Sangat Baik.
Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo, menerima penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) Kategori A- atau Sangat Baik.(Foto:Tagar/Kemkominfo)

Jakarta - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), menerima penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) Kategori A- atau Sangat Baik. 

Evaluasi ini dilakukan penilaian berdasarkan enam aspek. Aspek tersebut adalah kebijakan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.

Penghargaan yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo ini, merupakan hasil evaluasi pelayanan publik di lingkup kementerian dan lembaga.

"Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan penilaian berdasarkan enam aspek. Aspek tersebut adalah kebijakan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi," tutur Tjahjo dalam acara Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Kementerian/Lembaga dan Penghargaan Unit Pelayanan Percontohan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Tahun 2020, pada Selasa, 9 Maret 2021.

Menteri PANRB menjelaskan, indeks pelayanan publik kementerian/lembaga tahun ini menunjukkan peningkatan yang mencapai sebesar 4,00, dimana tahun sebelumnya sebesar 3,83. Angka ini, berada di atas indeks pelayanan publik nasional tahun 2020 yakni sebesar 3,84.

Menteri Tjahjo menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan publik adalah indikator keberhasilan reformasi birokrasi, karena segala bentuk aktivitas penyelenggaraan negara bermuara pada pelayanan.

“Meski di tengah pandemi, pemerintah tetap menjalankan reformasi birokrasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Ini menjadi capaian reformasi birokrasi di tengah pandemi. Walaupun masih suasana Covid-19, ASN harus produktif, profesional dan menerapkan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Penghargaan atas kategori itu langsung diterima oleh Sekretaris Ditjen PPI. Dalam acara penghargaan itu, Menteri Tjahjo Kumolo meminta seluruh kementerian/lembaga untuk fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Atas arahan presiden, pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional berfokus pada peningkatan layanan publik yang cepat, akurat serta mempercepat investasi. Ini yang selalu diingatkan,” tandasnya.

UPP Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo termasuk dalam kategori A- bersama 25 unit lainnya. Berikut daftar lengkap UPP Kategori A- (Sangat Baik):

  1. Kementerian Dalam Negeri (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia)
  2. Kementerian Hukum dan HAM (Pelayanan Terpadu AHU Online)
  3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika)
  4. Kementerian PANRB (Deputi Bidang Reformasi Birokrasi. Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan)
  5. Kementerian Sekretariat Negara (Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan)
  6. Mahkamah Agung (Pengadilan Negeri Denpasar)
  7. Mahkamah Konstitusi (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstotusi)
  8. Kejaksaan Agung (Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan)
  9. Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN Jakarta)
  10. Badan Narkotika Nasional (Balai Besar Rehabilitasi Lido)
  11. Badan Siber dan Sandi Negara (Balai Sertifikasi Elektronik)
  12. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI DKI Jakarta)
  13. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kantor Pertanahan Kota Bogor)
  14. Kementerian Pertanian (Balai Inseminasi Buatan Lembang)
  15. Badan Penawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklat BPKP)
  16. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Pusdiklat Pengadaan Barang/Jasa)
  17. Kementerian Kelautan dan Perikanan (PTSP KKP)
  18. LAPAN (Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh)
  19. Perpusnas (Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi)
  20. Bapeten (Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif)
  21. BPOM (Balai Besar POM Denpasar)
  22. Kementerian Kesehatan (Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta)
  23. BATAN (Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan Bandung)
  24. BASARNAS (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan)
  25. Badan Informasi Geospasial (Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial)
  26. Kementerian Sosial (Balai Besar Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ‘Handayani’ Jakarta). []
Berita terkait
Menkominfo Johnny G. Plate Jelaskan Infrastruktur Multipleksing
Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan Kemenkominfo menyiapkan infrastruktur multipleksing, target Analog Switch Off (ASO) selesai 20 bulan.
BPK Apresiasi Program Akselerasi Transformasi Digital Kominfo
Aspek akuntabilitas dan hasil capaian kinerja Kominfo diapresiasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Menkominfo: 2021 Momentum Percepatan Transformasi Digital
Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan, tahun 2021 merupakan momentum percepatan pelaksanaan agenda transformasi digital Indonesia.
0
Amerika Perluas Kapasitas Tes untuk Cacar Monyet
Perluas kapasitas pengujian di berbagai penjuru negara dan membuat tes lebih nyaman dan mudah diakses pasien dan penyedia layanan kesehatan