Bandung - Setara Institute mencatat , Provinsi Jabar mendapat indeks terburuk provinsi paling intoleran di Indonesia. Hal itu disimpulkan atas 41 catatan peristiwa yang terjadi terkait kasus intoleransi.
David Marpaung selaku Korwil 3 PP GMKI periode 2018-2020 mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar diskusi dengan beberapa stakeholder diantaranya politisi muda dari partai PSI yakni Rian Ernest dengan pembahasan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB).
Dalam diskusi tersebut , ada tiga poin penting yang dihasilkan diantaranya terkait belum optimalnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam melaksanakan tugas harmonisasi kerukunan umat beragama.
Provinsi Jabar mendapat indeks terburuk provinsi paling intoleran di Indonesia
"Hasil dari diskusi yang pertama, poin tentang PBM 2 Mentri No. 8 dan 9 tahun 2006 dianggap sebagai produk politik karena tidak memiliki kekuatan hukum tetap namun pada tahap implementasi wajib tunduk. Di beberapa daerah peraturan tersebut dianggap mendiskreditkan kaum minoritas.
Selanjutnya, poin tentang pejabat daerah yang tidak melakukan tugasnya sebagai pelayan publik yang menjembatani dialog antar warga gereja, masyarakat dan tokoh agama setempat menjadi perhatian penting juga guna menciptakan toleransi antar umat beragama tercipta.
"Selain itu PBM 2 menteri perlu direvisi karena tidak adanya jaminan hukum bagi pejabat atau pemerintah daerah yang tidak melakukan tugasnya sebagai pelayan publik yang menjembatani dialog antar warga gereja, masyarakat dan tokoh agama setempat," ujar David kepada Tagar, Senin 14 Oktober 2019.
Poin terakhir dalam hasil diskusi yakni terkait permasalahan Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB) rumah ibadah di wilayah Jawa Barat.
Dalam diskusi tersebut , hadir juga Danika, Alan Singkali, serta Pandu yang perwakilan dari GMKI wilayah Jawa Barat, Setara Institut dan para politisi.
"Belum optimalnya peran FKUB dalam melaksanakan tugas harmonisasi kerukunan umat beragama menjadi kendala dalam pengurusan IMB Gereja," ujar David
Harapannya, dengan adanya hasil diskusi ini, pemerintah dapat mengakomodir segala keperluan pemuka agama guna menciptakan Jabar yang harmonis dalam hal beragama, dan tingkat Intoleransi di Jawa Barat akan semakin menurun tingkat Intoleransinya. []
Baca juga:
- Perangi Intoleransi Jadi Tanggung Jawab Bersama
- Jokowi Soal Papua: Tak Ada Toleransi Bagi Perusuh
- Ingin Belajar Toleransi, Datang ke Ambon
