Investasi Rendah, Birokrasi Harus Diperbaiki

Pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran lima persen sejak 2016 karena rendahnya pertumbuhan investasi.
Menteri Kabinet Kerja 2014-2019 Sri Mulyani menyapa wartawan saat menghadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019. (Foto: Antara/Muhammad Adimaja)


Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran lima persen sejak 2016 yang didorong rendahnya pertumbuhan investasi. Salah satu upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi adalah melalui perbaikan birokrasi dan pemangkasan terhadap sejumlah perizinan dengan mengeluarkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law.

“Sampai saat ini investasi hanya bisa tumbuh jauh di bawah itu (dua digit) bahkan hanya lima persen,” katanya dalam acara FT-AIIB Summit 2019 dengan topik Delivering Indonesia’s Infrastructure Vision 2019-2024 di Jakarta, Selasa, 26 November 2019.

Sri Mulyani menegaskan, sektor investasi harus tumbuh dua digit agar perekonomian dapat mencapai tujuh persen sehingga visi Indonesia pada 2045 untuk menjadi negara terbesar kelima di dunia bisa terealisasi. “Untuk mencapai pertumbuhan tujuh persen adalah dengan mendorong pertumbuhan investasi. "Dulu bisa 'double digit' 11 sampai 12 persen, namun sejak krisis keuangan, pertumbuhan investasi kita di bawah dua digit,” katanya seperti dikutip dari Antara.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah terus berupaya untuk membenahi berbagai hal penghambat investor masuk. Sementara Omnibus Law akan merevisi turan terkait seluruh aturan yang telah ada sebelumnya mulai dari sektor ketenagakerjaan hingga perpajakan sebagai stimulus untuk mendorong peningkatan investasi. Untuk mengatasi keluhan investor soal birokrasi, pemerintah mengupayakan simplifikasi perizinan agar investor mudah masuk ke Indonesia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan pemerintah juga akan memastikan perbaikan birokrasi berjalan secara konsisten. Sebab selama ini koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih kurang baik. “Selama ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kebijakan berbeda terkait perizinan investasi. Ini yang menyulitkan investor masuk,” kata Sri Mulyani.

Menurutnya, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid II ini juga akan diteruskan berbagai pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang lebih maju dan merata di seluruh Indonesia. “Ini tekait bagaimana pemerintah bisa membangun infrastruktur yang lebih memadai baik dari segi sosial, lingkungan, dan teknologi. Negara ini adalah negara yang besar sehingga membutuhkan konektivitas, ” jelas Sri Mulyani.

Pemerintah juga terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebab Indonesia memiliki penduduk dengan jumlah besar sehingga bisa menjadi salah satu aset dalam menarik investor. “Kita juga mau provide human capital semakin produktif dan inovatif meskipun hasilnya tak langsung ke pertumbuhan tapi akan mendorong sustainable growth,” ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia perlu tumbuh tujuh persen setiap tahun agar perekonomian bisa mencapai 7 triliun dolar AS pada 2045 . “Kalau pertumbuhan lima persen itu selama 25 tahun ke depan baru sekitar 5 triliun dolar AS. Jadi untuk mencapai angka 7 triliun dolar AS Indonesia harus tumbuh rata-rata 7 persen per tahun,” katanya di Jakarta, Rabu, 20 November 2019.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal III-2019, investasi hanya tumbuh 4,21 persen (yoy) atau melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu 6,29 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,02 persen pada kuartal III-2019 atau melambat dibandingkan periode sama tahun lalu yakni 5,17 persen.[]

Berita terkait
Kata HIPMI Saat Jokowi Beri Izin Investasi BKPM
Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming menanggapi keputusan Jokowi kembalikan perizinan investasi ke BKPM yang dikepalai Bahlil Lahadalia.
Bahlil Lahadalia Optimistis Investasi Indonesia Naik
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia optimistis dengan peluang pertumbuhan investasi di Indonesia.
Jokowi Undang API Bahas Ekspor dan Investasi
Presiden Jokowi mengundang kalangan pengusaha tekstil dan produk tekstil untuk membahas ekspor dan investasi.
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.