Ini Kasus-kasus Hukum Sandi Uno di Polda Metro Jaya

Sandiaga Uno terlibat beberapa perkara hukum yang masih terbengkalai di Polda. Ini kasus-kasus hukum Sandi Uno di Polda Metro Jaya.
Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto saat pengundian nomor urut pilpres di Komisi Pemilihan Umum, Jumat malam (21/9/2018). (Foto: Tagar/Gemilang Isromi Nuari)

Jakarta, (Tagar 22/9/2018) - Indonesian Police Watch mendesak Polda Metro Jaya untuk menjelaskan ke publik tentang nasib dan kelanjutan perkara menyangkut Sandiaga Uno.

"Mengingat kemarin yang bersangkutan sudah disahkan KPU sebagai pasangan capres cawapres Prabowo-Sandi dengan nomor 02. Jika Prabowo-Sandi memenangkan Pilpres 2019, apakah Polda Metro Jaya berani memeriksa Sandiaga Uno," ujar Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam siaran pers diterima Tagar News, Sabtu siang (22/9).

IPW meminta Polda Metro Jaya agar bersikap profesional dan berani memberi kepastian hukum akan berjalan sesuai supremasi hukum. Sehingga Polda Metro Jaya perlu menjelaskan secara transparan, berapa banyak kasus sesungguhnya yang melibatkan cawapres Sandiaga Uno yang masih diproses di kepolisian. 

Menurut data IPW ada tiga kasus. Di antaranya, kasus dugaan penggelapan dan penipuan tanah di Curug Tangerang dengan LP/1091/I/PMJ/Dit Reskrium tgl 8 Jan 2018, dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Yang LP/3356/VI/2018/PMJ/Dit Reskrimum tgl 27 Juni 2018. Berkaitan dengan kasus itu tgl 30 Januari 2018 Sandiaga diperiksa Polda Metro Jaya selama 3,5 jam.

Namun saat Sandiaga mencalonkan diri sebagai cawapres, Polda Metro Jaya menghentikan sementara penyidikan kasusnya. Dalam hal ini Polda Metro Jaya mengacu pada Peraturan Kapolri yang menyebutkan, siapa pun yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah maupun capres cawapres jangan diganggu dengan proses hukum. Kasusnya baru bisa dilanjutkan usai pilkada atau pilpres.

Sebab itu IPW meminta jaminan dari Polda Metro Jaya, apakah kasus Sandiaga akan benar benar dilanjutkan usai Pilpres 2019. Bagaimana jika Prabowo-Sandi memenangkan Pilpres 2019, apakah Polda Metro Jaya akan tetap dan akan berani melanjutkan perkara yang melibatkan Sandiaga Uno. 

Pertanyaan itu perlu mendapat penjelasan dari Polda Metro Jaya karena itu menyangkut kepastian hukum, rasa keadilan publik, dan penegakan supremasi hukum. Seharusnya Polda Metro Jaya bisa bekerja cepat. Jika kasus itu tidak memenuhi unsur pidana, sejak awal diSP3 sehingga Sandiaga sebagai cawapres tidak tersandera, sebaliknya pelapor merasa mendapat hak hukumnya karena ada kepastian hukum.

Dengan berlarut larutnya kasus ini tentu akan jadi pertanyaan, beranikah Polda Metro Jaya kembali memeriksa Sandiaga, jika Prabowo-Sandi memenangkan Pilpres 2019. Jika polisi kembali memeriksanya dan kasus Sandiaga ternyata dihentikan dengan SP3, publik akan curiga bahwa ada intervensi kekuasaan di balik kasus ini. 

Jika perkaranya tidak dilanjutkan, pelapor dan publik akan menuding supremasi hukum sudah dikebiri kekuasaan. Jika Prabowo-Sandi kalah di Pilpres 2019 tentu akan lebih mudah bagi Polda Metro Jaya untuk melanjutkan perkara ini. Terlepas dari semua itu, berkaitan sudah resminya Sandiaga sebagai cawapres Prabowo dengan nomor urut 02, Polda Metro Jaya perlu menjelaskan secara transparan akan nasib kasus tersebut. []

Berita terkait
0
Pemimpin G7 Janjikan Dana Infrastruktur Ketahanan Iklim
Para pemimpin dunia menjanjikan 600 miliar dolar untuk membangun "infrastruktur ketahanan iklim" perang Ukraina juga menjadi agenda utama