Jakarta, (Tagar 23/3/2019) - Keputusan Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menjual saham Indosat di zaman pemerintahannya menjadi langkah yang tepat. Hal itu juga dibenarkan oleh Pengamat Ekonomi dari Unisulla Semarang, Yudi Budiman.
Penjualan saham Indosat harus dilakukan pada tahun 2002, karena melihat keadaan ekonomi saat itu sangat krisis. Sayangnya, penjualan Indosat selalu dijadikan bahan serangan menjelang pilpres, tak ayal Megawati selalu menjadi bulan-bulanan.
"Saya kira semua harus memahami. Pada saat itu belum lama kita krisis yang sangat hebat sekali ketika tahun 1998 pergantian rezim. Lalu kemudian Megawati tahun 2002 selang sekitar 4 tahun saya kira, recovery ekonomi itu belum terlalu mantap. Jadi kita harus pahami bahwa saya kira penjualan (Indosat) itu, hanya demi menyelamatkan sesuatu yang lebih besar," kata Yudi Budiman saat dihubungi Tagar News, Jumat (22/3).
Kata dia, memang tidak ada pilihan lain yang harus diambil oleh Megawati saat itu. Apalagi jika melihat keadaan ekonomi di zaman pemerintahannya tersebut.
"Pada saat itu tidak bisa tidak, mungkin saat itu pemerintah tidak memiliki pilihan lain, kecuali jual indosat itu," ucap dia.
"Jadi tahun 98 itu kan masih recovery, masih membawa sisa-sisa yang harus dicovery yang harus dipulihkan. Dan pada saat itu saya kira gejolak politik masih belum begitu stabil banget. Sehingga untuk menata ekonomi dan memulihkan kondisi ekonomi butuh proses. Pada saat itu kita harus pahami memang tidak ada pilihan lain. Salah satunya mungkin adalah melepas Indosat," imbuhnya.
Dia mengakui keputusan Megawati melepas Indosat saat itu dinilai wajar. Itu karena saat itu banyak kebutuhan-kebutuhan negara yang harus dipenuhi.
"Ya pada saat itu memang butuh banyak uang masuk, butuh banyak dana untuk membiayai pengeluaran rutin, belanja-belanja rutin, belanja militer, dan sebagainya. Saya kira itu gak bisa ditunda," ujarnya.
Memang itu pilihan yang berat dan sulit yang harus diambil oleh Megawati. Namun demi untuk menyelamatkan ekonomi saat itu, mau tidak mau harus dilakukan.
"Iya itu pasti berat dan sulit bagi Megawati saat itu. Tetapi pada saat itukan demi menyelamatkan sesuatu yang lebih besar lagi," serunya.
Sementara Jokowi sejak mencalonkan dirinya sebagai Calon Presiden di Pilpres 2014 lalu pernah berjanji untuk mengembalikan saham Indosat. Namun melihat janji Jokowi itu, Yudi yang merupakan pengamat Ekonomi belum bisa memastikan hal itu bisa menguntungkan atau merugikan bagi Indonesia.
"Membeli perusahaan yang sudah berjalan itu kan tidak semudah yang kita mau. Tapi kalau yang memiliki saham tidak ingin melepas itu juga gak bisa. Kemudian yang kedua, kita juga harus lihat harga pasar dan nilai perolehan saham itu sendiri. Kalau memang dirasa tidak memungkinkan alias kita tidak mendapatkan keuntungan dari pembelian itu, ya secara ekonomi kenapa harus dibeli lagi," jelasnya.
"Janji Jokowi untuk membeli itu kan saya kira kita harus memahami bahwa kalau itu dibeli, kemudian ada sesuatu hal lain yang harus dibeli dan lebih menguntungkan, kenapa harus beli itu (Indosat). Saya kira saya yakin semua rakyat Indonesia memahami itu semua," imbuhnya.
Bahkan dia menyarankan Pemerintah untuk tidak terlalu menggebu-gebu ingin mengembalikan saham Indonesia dari tangan asing tanpa memikirkan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang matang.
"Saya kira mungkin pembelian kembali itu, kita harus menyikapinya secara bijak. Jangan terlalu emosional dan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang matang," ucapnya.
"Kalau misalnya kita memiliki wacana lagi untuk mendirikan sebuah perusahaan komunikasi, bahkan mungkin lebih kulturistik, lebih besar daripada Indosat, dengan biaya yang justru tidak lebih besar dari pembelian itu misalnya, kenapa harus dibeli (saham Indosat)," Yudi menambahkan.
Sejak pemerintah melakukan penjualan Indosat itu, tak bisa dipungkuri memang baik Megawati dan Jokowi selalu mendapatkan kritikan-kritikan dari masyarakat.
"Saya kira wajarlah. Mungkin mendapatkan kritik sana sini. Tapi sebagai bangsa besar dan bangsa yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara itu juga disampaikan haruslah kritik yang membangun, kritik yang berikan solusi dan tentunya kritik yang jadi obat terhadap harapan-harapan kedepan," pungkasnya. []
