Indonesia dan Palestina Menandatangani MoU Perdagangan Barang

Indonesia dan Palestina menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama perdagangan barang, yang akan membebaskan bea masuk.
Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. (Foto:Ist)

Jakarta, (Tagar 20/12/2017) - Indonesia dan Palestina menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama perdagangan barang, yang akan membebaskan bea masuk produk kurma dan minyak zaitun ke dalam negeri dan mulai berlaku efektif pada 2018.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam jumpa pers mengatakan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (KTM WTO) ke-11 di Buenos Aires, Argentina pekan lalu.

"Dengan dasar MoU tersebut, Menteri Keuangan akan segera mengeluarkan PMK(peraturan menteri keuangan) mengenai pembebasan bea masuk, dan akan mulai diberlakukan mulai 1 Januari 2018," kata Enggartiasto, di Jakarta, Rabu.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Enggartiasto dengan Menteri Ekonomi Nasional Palestina Abeer Odeh. Besaran bea masuk kedua produk tersebut selama ini sebesar lima persen.

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut, maka bea masuk untuk dua produk tersebut akan diturunkan menjadi nol persen. Selanjutnya, pemerintah Palestina akan membuat daftar barang yang dibutuhkan untuk diimpor dan barang yang akan diekspor ke Indonesia.

Beberapa produk Indonesia yang memiliki potensi untuk diekspor ke Palestina antara lain adalah makanan dan minuman, mesin dan plastik.

"Tahapan berikutnya, kita minta 'list' (daftar) dari mereka. Produk apa saja yang mereka miliki dan akan diekspor, kemudian apa yang mereka perlukan untuk diimpor dari Indonesia," kata Enggartiasto.

Tujuan pemerintah Indonesia menurunkan tarif bea masuk tersebut adalah untuk membuka akses pasar bagi Palestina. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan konkret Indonesia terhadap Palestina, yang sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo memberi mandat untuk mendukung Palestina baik secara politik maupun ekonomi. Dari sisi politik, Indonesia mendorong WTO untuk menerima permintaan Palestina menjadi anggota WTO.(ant/wwn)

Berita terkait
0
Pemimpin G7 Janjikan Dana Infrastruktur Ketahanan Iklim
Para pemimpin dunia menjanjikan 600 miliar dolar untuk membangun "infrastruktur ketahanan iklim" perang Ukraina juga menjadi agenda utama