Jakarta - Warga Australia yang pulang dari India bisa menghadapi hukuman lima tahun penjara dan denda, setelah pemerintah melarang sementara perjalanan dari India ke negara itu. Kementerian kesehatan Australia mengatakan keputusan itu dibuat "berdasarkan proporsi orang di karantina yang tertular infeksi Covid-19 di India".
Awal pekan ini, Australia melarang semua penerbangan dari India. Diperkirakan ada sekitar 9.000 warga Australia di India, dengan 600 di antaranya dikategorikan sebagai kelompok rentan.
Seorang dokter berkata pada Australian TV bahwa langkah pemerintah itu tak sebanding dengan ancaman yang ditimbulkan oleh mereka yang kembali dari India.
"Keluarga kami benar-benar sekarat di India sana... sama sekali tidak memiliki cara untuk mengeluarkan mereka - ini pengabaian," kata dokter umum dan komentator kesehatan Dr Vyom Sharmer.
Mulai Senin, 3 Mei 2021, siapa pun yang telah berada di India akan dilarang memasuki ke Australia. Pelanggaran keputusan ini mengakibatkan hukuman penjara lima tahun, atau denda 66.000 dolar Australia (sekitar Rp 735 juta).
“Keputusan tersebut akan ditinjau pada 15 Mei,” kata sfat Kementerian Kesehatan Australia.
Mandeep, yang saat ini terjebak di wilayah Punjab di India, sangat terpukul ketika Australia melarang penerbangan pulang ke Adelaide, Australia (Foto: bbc.com/indonesia – MANDEEP SHARMA)
"Pemerintah tidak membuat keputusan ini dengan mudah," kata Menteri Kesehatan Greg Hunt dalam pernyataannya.
"Namun, integritas kesehatan publik dan sistem karantina Australia sangat penting dilindungi dan jumlah kasus Covid-19 di fasilitas karantina dikurangi ke tingkat yang dapat dikelola."
Di sisi lain, kementerian mengatakan telah sepakat dengan India untuk mengirim pasokan medis darurat, termasuk ventilator dan alat pelindung diri.
"Hati kami tertuju kepada rakyat India - dan komunitas India-Australia kami," tambah pernyataan itu.
India telah mencatat kasus Covid-19 melonjak menjadi 19 juta dan total kematian 200.000.
Pekan ini, negara itu telah mencatat 300.000 kasus baru dilaporkan setiap hari.
1. Apa di Balik Pelarangan Itu?
Australia telah menerapkan serangkaian langkah-langkah ketat untuk mencegah virus keluar dari negaranya sejak pandemi dimulai pada Februari 2020.
Sementara negara itu menikmati tingkat infeksi yang mendekati nol dan memiliki kematian yang jauh lebih sedikit daripada kebanyakan negara, kebijakan karantina ketat telah mengakibatkan banyak warga Australia terdampar di luar negeri.
PM Australia Prime Minister Scott Morrison. (Foto: Dok/voaindonesia.com/AP).
Larangan kedatangan dari India pekan ini telah menandai peningkatan langkah pemerintah Australia - ini pertama kalinya negara itu menghentikan evakuasi dan memblokir warga untuk pulang sama sekali.
Namun langkah ini semakin intensif meningkatkan seruan agar lebih banyak yang harus dilakukan untuk membawa pulang warga Australia di luar negeri, lapor wartawan BBC Frances Mao dari Sydney.
2. 'Diabaikan' oleh Negara Sendiri
Salah satu warga Australia yang merasa diabaikan oleh negaranya sendiri ialah Mandeep Sharma.
Dia adalah salah satu dari 9.000 warga Australia yang terdampar di India, yang harus mengurus diri sendiri setelah Canberra pekan ini melarang semua penerbangan dari negara yang dilanda Covid-19 itu hingga pertengahan Mei 2021.
Sharma tinggal dengan istri dan dua anak perempuannya di Adelaide.
Dia melakukan perjalanan ke India bulan lalu untuk menghadiri pemakaman ayahnya dan dijadwalkan terbang kembali minggu depan.
Sekarang dia khawatir tertular virus dan dipisahkan dari keluarganya untuk waktu yang tidak terbatas.
3. Mengapa Warga di Luar Negeri Tidak Bisa Masuk?
Australia adalah salah satu negara pertama yang menutup perbatasannya pada Maret 2020, melarang semua kedatangan kecuali warga negara yang kembali, penduduk, dan orang yang diberikan pengecualian (termasuk selebriti, bintang olahraga, dan pekerja kontrak).
Protes salah satu petenis peserta Australia Open yang dikarantina (Foto: abc.net.au/Indonesian - Instagram @yulia_putintseva)Sejak Oktober 2020, Australia membebaskan pelancong dari Selandia Baru yang sudah terbebas dari virus corona.
Semua kedatangan dipaksa untuk melakukan - dan mendanai sendiri - karantina selama dua minggu di sebuah hotel, biasanya di ibu kota negara bagian.
Saat ini, sekitar 36.000 warga negara terdaftar dalam bantuan pemerintah untuk terbang pulang, tingkat yang tetap konsisten selama setahun terakhir.
Sebelum pandemi, diperkirakan ada sekitar satu juta orang Australia yang tinggal di luar negeri.
Di awal program karantina, muncul masalah.
Jumlah orang yang kembali ke kampung halaman - kebanyakan dari Selandia Baru, AS, dan Inggris - mengancam akan membanjiri sistem karantina.
4. Maka Pemerintah Mencari Solusi
Namun, alih-alih memperluas sistem - misalnya, menambahkan pusat karantina yang dibuat khusus - otoritas Australia justru secara drastis mengurangi jumlah kedatangan pesawat yang diizinkan setiap minggunya.
Saat ini sekitar 7.000 orang diperbolehkan masuk setiap pekan. Tapi jumlahnya bisa diturunkan kapan saja - menyebabkan pembatalan penerbangan dan perubahan rute.
Bandara Internasional Kingsford Smith di Sydney, Autralia, adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang melarang warganya meninggalkan negara mereka sendiri dan membatasi jumlah mereka yang pulang kembali (Foto: nytimes.com - Loren Elliott/Reuters)
Pada bulan Januari, jumlah berkurang setengahnya karena mutasi virus corona.
Banyak warga Australia yang terdampar menagatakan bhwa mereka akan senang jika mereka merasa seperti bergabung dalam antrean yang diperintahkan untuk pulang.
Tetapi sistem tersebut terbukti kacau dan sewenang-wenang, dan tidak memiliki ukuran untuk memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan.
Itu berarti siapa yang pulang pada dasarnya tergantung pada maskapai penerbangan komersial.
Batasan kedatangan ke Australia telah menyebabkan harga tiket pesawat meroket, sehingga tidak terjangkau bagi banyak orang.
Pemerintah telah menyelenggarakan sejumlah penerbangan repatrias.
Namun, untuk mendapatkan kursi penerbangan, warga Australia harus bersaing dengan yang lain. Tiket pesawatnya juga tidak gratis (bbc.com/indonesia). []
