Jakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono menilai politik jalanan jelang penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU tidak dibenarkan dalam Pancasila. Pernyataannya mengacu pada aksi di depan KPU dan Bawaslu Jakarta pada 22 Mei 2019.
"Politik jalanan atau demonstrasi di jalanan, baik damai maupun tidak damai tidak dibenarkan oleh Pancasila, politik jalanan seperti ini," kata Hendropriyono di Acara Musyawarah Besar Kaum Muda Indonesia, di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Antara, Minggu 19 Mei 2019.
Sebab itu, Hendropriyono meminta agar masyarakat yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres untuk menghentikan pemikiran soal aksi politik jalanan.
Saya merasa agak malu karena sebagai generasi penerus bangsa kecolongan dan kalian anak-anakku mengingatkan bahwa kami kecolongan. Sudah menyusup masuk ke berbagai sendi kebangsaan kita terutama di bidang pendidikan.
Ia pun bersyukur kaum muda yang menggelar acara Musyawarah Besar ini tidak ikut-ikutan untuk turun ke jalan melakukan aksi pawai atau lainnya menjelang penetapan pemenang Pilpres oleh KPU.
"Saya bersyukur karena kaum muda bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke terwakili pada ini hari untuk mencetuskan sesuatu yang mengoreksi generasi penerus dalam acara yang bertema Kesadaran Nasional ini," ucapnya.
Rencananya, massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menggelar aksi bertajuk Menjaga Kedaulatan Rakyat Indonesia dari Kecurangan Pemilu 2019 di Kantor KPU pada 22 Mei 2019.
Baca juga:
- Andi Arief Berbicara Tentang People Power
- Sulsel Tolak Gerakan People Power
- Kakak Ahok Senggol People Power Kubu Prabowo-Sandiaga
- 9.800 Brimob Berada di Jakarta Jelang 22 Mei 2019
