Bandung, (Tagar 23/7/2018) – Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melalui OPD-OPD-nya, termasuk aparat penegak hukum untuk bisa mengurangi angka kekerasan fisik maupun psikis hingga penelantaran anak yang saat ini masih tinggi di Jabar.
Hal itu disampaikan Ineu dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional 2018. “Di Hari Anak Nasional 2018, DPRD Jabar mengucapkan selamat Hari Anak Nasional, dan sebagai momentum kita mengingatkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Jabar apabila masih banyak hak-hak anak yang masih belum terpenuhi sampai masih banyak korban kekerasan terhadap anak yang harus dicegah dan dikurangi,” tutur Ineu Purwadewi Sundari saat ditemui di DPRD Jabar, Senin (23/7/2018).
Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, di Hari Anak Nasional selain ucapan dan doa untuk anak-anak di Jabar agar sehat selalu dan menjadi anak cerdas, DPRD Jabarmeminta OPD dan aparat penegak hukum serius dalam menangani kasus kekekerasan terhadap anak yang sampai saat ini masih tinggi di Jabar. (Foto: Fitri Rachmawati)
Ineu mengatakan, mengingat masih banyaknya kasus kekerasan baik fisik, psikis sampai penelantaran anak (ekonomi dan lain-lain), DPRD Jabar mendesak kepada OPD dan aparat penegak hukum untuk bisa mengupayakan mengurangi angka kasus tersebut.
Terutama, kata dia, aparat penegak hukum dengan cara memberlakukan hukum seberat-beratnya bagi pelaku sehingga jera. “Bagi Pemprov Jabar melalui OPD-OPD-nya agar apa yang menjadi kebijakannya lebih pro terhadap anak, dan kami dari DPRD Jabar tentu akan mendorong hal tersebut,” tandasnya.
Pasalnya terang dia, apabila permasalahan seperti pemenuhan hak-hak anak sampai kekerasan anak dianggap bukan masalah yang serius, maka tak ayal kasus ini tidak akan pernah berkurang karena tidak ada keseriusan dalam menanganinya.
“Padahal penting, anak itu harus terjamin tumbuh dan berkembangnya. Maka dari itu dukungan dan perlindungan bukan saja tanggung jawab keluarga tetapi dari pemerintah atau negara juga,” terang dia.
Untuk itu, pihaknya mengimbau Pemprov Jabar melalui OPD-OPD agar program-program yang sudah dicanangkan salah satunya ketahanan keluarga, sosialisasi terhadap pemenuhan hak-hak anak harus terus dimasifkan kembali. Khusus ketahanan keluarga harus terus didorong dan dilaksanakan.
“Jangan sampai program-program tersebut hanya menjadi program saja, tetapi harus menjadi solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi anak,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat Irfan Suryanegara. Dia meminta Pemprov Jabar agar bisa terus mengupayakan untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak yang saat ini masih tinggi.
Dia juga meminta aparat penegak hukum untuk serius menangani kasus tersebut. “Kita minta kepada OPD-OPD atau instansi-instasi terkait agar lebih bisa mengupayakan (serius) dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak, dengan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku, kebijakan yang dikeluarkan harus pro terhadap anak,” tutur Irfan.
Menurut dia, sudah menjadi kewajiban negara (pemerintah) untuk bisa menjamin hak-hak anak terpenuhi. Penting jaminan tumbuh kembang anak ke depan.
“Di Hari Anak Nasional sebagai momentum kita untuk mengingat kembali solusi terhadap permasalahan anak yang harus segera diatasi, sehingga cita-cita anak-anak Jabar menjadi anak-anak berprestasi dan harapan bagi keluarga serta negara tercapai,” tutupnya. (fit)
