Hadapi China Menlu Negara-negara G7 Bahas Pendekatan Bersam

Menlu negara-negara anggota G7 menyuarakan kekhawatiran mereka tentang catatan HAM dan kebijakan “koersif” Beijing terhadap negara lain
Suasana pertemuan menlu anggota G7 di London, Inggris, Selasa, 4 Mei 2021 (Foto: dw.com/id)

Jakarta - Menteri luar negeri (Menlu) negara-negara anggota G7 menyuarakan kekhawatiran mereka tentang catatan HAM dan kebijakan “koersif” Beijing terhadap negara lain. Sementara itu, kesepakatan investasi jangka panjang UE-China temui rintangan baru.

Menlu dari negara-negara yang tergabung dalam G7 berkumpul di London, Inggris, pada Selasa, 4 Mei 2021, untuk membahas sejumlah masalah global yang menjadi perhatian. Namun, topik China muncul mendominasi agenda pertemuan mereka di hari itu.

menlu di pesawatMenlu Heiko Maas di dalam pesawat terbang kenegaraan baru Jerman (Foto: dw.com/id)

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, mengatakan ada kesepakatan di antara negara-negara anggota G7 tentang cara terbaik menghadapi China. Hal itu ia utarakan usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken.

"Kami semua berpendapat bahwa jauh lebih efektif jika kami mengangkat isu-isu seperti hak asasi manusia atau kebebasan pers bersama-sama,” kata Maas.

Dia juga menekankan adanya keinginan untuk menjangkau negara-negara di Afrika dan Amerika Latin – di mana China telah berusaha memperluas pengaruhnya – dengan tawaran kerja sama yang konkret.

menlu inggrisMenteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab (Foto: voaindonesia.com/AP).

Jelang pertemuan, Maas sempat mengungkapkan kekhawatirannya atas perilaku "negara otoriter”, yang ia sebut mencoba untuk "mempermainkan kita satu sama lain”, merujuk pada negara-negara anggota G7.

"Melanggar aturan tampaknya telah menjadi norma, entah itu di kawasan Indo-Pasifik, di Amerika Latin atau di Eropa Timur,” kata Maas.

Pergerakan geopolitik Rusia baru-baru ini juga turut mendapat perhatian, terutama terkait pemenjaraan Alexei Navalny dan situasi di Belarusia.

1. Apa Kata AS Soal China?

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, yang juga bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Selasa, 4 Mei 2021, mengatakan, "tujuan kami bukanlah untuk mencoba menahan atau mengendalikan China”.

blinken coronaMenteri Luar Negeri AS, Antony Blinken (Foto: voaindonesia.com/Reuters)

"Apa yang kami lakukan adalah mencoba menegakkan tatanan berbasis aturan internasional yang telah begitu banyak negara kami investasikan selama beberapa dekade, bukan hanya untuk kepentingan warga negara kami sendiri, tapi juga bagi orang lain di seluruh dunia, termasuk China,” kata Blinken kepada wartawan, Senin, 3 Mei 2021.

Seorang pejabat senior AS mengatakan setelah sesi pada Selasa, 4 Mei 2021, bahwa "tidak ada perselisihan berarti” yang muncul dalam pertemuan G7 baik tentang masalah China maupun masalah lainnya.

Kesepakatan investasi jangka panjang UE-CinaIlustrasi: Kesepakatan investasi jangka panjang UE-China temui tantangan besar akibat perselisihan diplomatik (Foto: dw.com/id)

Para menlu sama-sama menyuarakan kekhawatiran mereka tentang catatan hak asasi manusia China, termasuk soal penahanan massal Muslim Uighur, juga terkait kebijakan "koersif" Beijing terhadap negara lain, kata pejabat tersebut.

2. Apa Isi Perjanjian UE-China?

Brussels dan Beijing sebelumnya telah menandatangani perjanjian investasi baru pada tahun 2020 yang dimaksudkan untuk menjamin kerangka kerja yang stabil dari kondisi perdagangan dan investasi di pasar dagang masing-masing.

Perjanjian Komprehensif UE-China tentang Investasi (CAI) itu ditandatangani pada bulan Desember setelah melewati tujuh tahun negosiasi. Namun, agar bisa diimplementasikan, perjanjian tersebut harus diratifikasi oleh negara-negara anggota UE dan Parlemen Eropa. Prosesnya tidak mudah karena harus menghadapi oposisi besar-besaran.

johnson dan blinkenPerdana Menteri Inggris, Boris Johnson (kanan), dan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, bertemu di 10 Downing Street, di London, Selasa, 4 Mei 2021 (Foto: voaindonesia.com/AP)

Perjanjian tersebut seharusnya akan menawarkan akses perusahan Eropa ke pasar China dan memfasilitasi investasi China di Eropa. Selain itu, perjanjian juga menetapkan ketentuan pembangunan berkelanjutan.

3. Mengapa Hubungan UE-China Memburuk?

Pada bulan Maret, UE menjatuhkan sanksi terhadap China atas perlakuannya terhadap minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang. Ini adalah sanksi hak asasi manusia pertama terhadap China sejak pembantaian Tiananmen Square tahun 1989.

Sebagai balasan, Beijing juga mengumumkan sanksi terhadap anggota Parlemen Eropa dan petinggi lainnya.

Keraguan atas kesepakatan itu muncul dalam beberapa bulan terakhir, dengan para ahli dan pendukung hak asasi manusia meminta UE membatalkan kesepakatan kerjasama investasi dengan China itu [gtp/as (dpa, AFP, Reuters)]/dw.com/id. []

Berita terkait
Negara-negara G7 Bertekad Akhiri Perang Suriah
Menlu Blinken katakan kelompok negara-negara G7, bertekad akan mengakhiri perang saudara di Suriah yang sudah berlangsung selama sepuluh tahun
0
Kesehatan dan Hak Reproduksi Adalah Hak Dasar
Membatasi akses aborsi tidak mencegah orang untuk melakukan aborsi, hal itu justru hanya membuatnya menjadi lebih berisiko mematikan