Manokwari, (Tagar 8/2/2018) - Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk mengatasi peredaran minuman keras, kekerasan, narkoba, HIV/AIDS, dan pemerkosaan di daerah ini.
“Memang di satu sisi sudah ada undang-undang yang mengaturnya, tetapi juga di sisi lainnya diperlukan komitmen kita semua, baik pemerintah daerah maupun masyarakat di Papua Barat,” kata Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Kamis (8/2).
Domingus berharap, masalah tersebut bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja, namun tanggungjawab bersama.
“Saya minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat bisa bekerjasama dengan berbagai pihak memprogramkan supaya kita bisa lihat anak-anak tidak terpengaruh lem aibon,” katanya.
Domingus mengatakan pihaknya sedang merancang program-program untuk mengatasi persoalan miras, narkoba, dan kekerasan di Papua Barat, terutama di Manokwari.
Dia menjelaskan, sebelum Provinsi Papua Barat dibentuk, di Manokwari sejak dulu sudah dibentuk peraturan Daerah (Perda) tentang miras.
“Saya tetap mendukung perda miras tetap berlaku di Manokwari, maka saya intruksikan kepada para walikota dan bupati lainnya agar menerapkan Perda larangan miras,” terangnya.
Domingus mengatakan miras dan narkoba, seperti lem aibon, sama sekali tak punya manfaat. Dia menyebutkan, akibatnya juga mengganggu keamanan dan ketertiban. Selain itu angka kriminalitas juga cukup tinggi karena miras dan narkoba tersebut.
“Angka kecelakaan juga cukup tinggi disebabkan miras. Kalau kita mabuk tidak sadar diri bisa melakukan tindakan negatif pada akhirnya merugikan diri kita, keluarga, dan masyarakat," jelasnya.
Dia mengatakan, akibat dari miras sering terjadi kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pembunuhan, dan pemerkosaan.
“Orang Papua identik dengan miras. Harga diri kita sebagai orang Papua jatuh akibat miras. Kita banyak temukan banyak anak-anak kita tidur di got, bahkan emperan toko karena miras tersebut,” tuturnya. (Dhy)
