Palangkaraya, (Tagar 23/9/2018) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menyatakan, dukungan dari semua Bupati dan Wali Kota se-Kalteng harus 'dibayar' oleh capres nomor urut satu.
“Ketika terpilih diharapkan dalam kabinet kerja nanti ada salah seorang putra daerah asal Kalteng diberikan posisi menteri,” kata Sugianto Sabran.
Penegasan itu disampaikan Sugianto dalam rangkaian acara pemberian dukungan Bupati dan Wali Kota se-Kalteng kepada pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang berlangsung di Bundaran Besar Kota Palangka Raya, Minggu (23/9).
Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin menyapa para pendukungnya dalam acara Deklarasi Perempuan Indonesia untuk Joko Widodo-Maruf Amin (P-IJMA) di Rumah Aspirasi, Jakarta, Sabtu (22/9/2018). Deklarasi P-IJMA bertujuan untuk memenangkan suara perempuan Indonesia kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin. (Foto: Ant/Rivan Awal Lingga)
Sugianto mengatakan, tuntutan tersebut karena yakin kondisi Provinsi Kalteng akan semakin diperhatikan, dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat semakin kuat. "Kita tidak main-main memberikan dukungan. Kita minta juga minta kursi kabinet kerja Pak Joko Widodo ke depannya" ujarnya.
Sebelumnya, Bupati terpilih Barito Utara Nadalsyah yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Tengah, mewakili seluruh Kepala Daerah se-Kalteng membacakan surat pernyataan dukungan terhadap Capres Jokowi-Ma'ruf.
Pernyataan dukungan tersebut turut disaksikan langsung oleh Gubernur Sugianto Sabran, serta sejumlah pimpinan partai politik di wilayah Kalteng.
"Sehubungan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, dengan ini kami Kepala Daerah se-Provinsi Kalteng menyatakan mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Ir H Joko Widodo dan Profesor Dr Kiai H Ma'ruf Amin," ucap Nadalsyah.
Surat pernyataan dukungan itu pun kemudian diserahkan Nadalsyah kepada Agustiar Sabran selaku Ketua Tim Kampanye Daerah Capres nomor urut satu, untuk diserahkan kepada Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.
Adapun Kepala Daerah di Kalteng yang menyatakan dukungannya kepada Jokowi-Ma’ruf, yakni Gubernur Sugianto Sabran, Bupati Gunung Mas Arthon S Dohong, Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi, Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah, Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri, Wali Kota Palang Raya terpilih Fairid Naparin, Bupati terpilih Katingan Sakariyas.
Berikutnya Bupati terpilih Seruyan Sakariyas, Bupati terpilih Lamandau Hendra Lesmana, Bupati terpilih Sukamara H Windu Subagio, Bupati terpilih Murung Raya Perdie, Bupati Barito Utara terpilih Nadalsyah, Bupati terpilih Barito Timur Ampera AY Menas, Bupati terpilih Pulang Pisau Edy Pratowo, Bupati terpilih Kapuas Ben Brahim S Bahat.
Siap Tanggung Risiko
Nadalsyah sendiri secara pribadi menyatakan, dukungannya kepada capres yang bukan diusung Partai Demokrat bukan tanpa pertimbangan. “Saya siap menanggung berbagai risiko,” kata Nadalsyah.
"Saya pastikan, dukungan ini bukan atas nama partai, melainkan atas nama pribadi, nama kedinasan. Dukungan itu bukan atas nama partai, sehingga tidak perlu melakukan konsultasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat," tambah Nadalsyah.
Nadalsyah menegaskan, pemberian dukungan tersebut juga merupakan arahan dari Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran. Untuk itu, sebagai Bupati terpilih Barito Utara kedua kalinya, sudah selayaknya secara sukarela mengikutinya.
Ketua Umum Perempuan Indonesia Joko Widodo-Ma'ruf Amin (P-IJMA) Ida Fauziah (kedua kanan) bersama para perempuan partai pengusung memimpin Deklarasi P-IJMA di Rumah Aspirasi, Jakarta, Sabtu (22/9/2018). Deklarasi P-IJMA bertujuan untuk memenangkan suara perempuan Indonesia kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin. (Foto: Ant/Rivan Awal Lingga
Apalagi, lanjut dia seperti dikutip Antaranews, sebelumnya Ketua DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan pernyataan yang seakan memberi ruang untuk memberi dukungan pada pihak manapun dalam Pilpres 2019.
"Pak SBY juga pernah bilang, kalau atasan kami selaku kepala daerah adalah Presiden, tetapi atasan sebagai ketua partai adalah ketua umum partai. Itu saja yang saya kutip dari Ketua DPP," kata Nadalsyah. []
